PANARAGAN (translampung.id)–Ratusan tenaga guru honorer se kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, datangi sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemda setempat.
Hal tersebut upaya meminta kembali Pemkab Tubaba dapat mengusulkan program Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke pemerintah Pusat.
Demikian disampaikan ketua Koordinator lapangan (Korlap) Guru honorer se Tubaba Enda Suryani, saat di jumpai translampung.id di Kantor Pemda Tubaba pada (3/8/2023) pukul 10.55 Wib.
Menurutnya. Tujuan kami perwakilan dari seluruh guru honorer se Tubaba hanya ingin meminta keadilan dan status dari Pemerintah Daerah.
“Kami memohon kepada Pemda Tubaba agar dapat mengusulkan kembali pembukaan formasi PPPK, tapi sayang
kenyataannya yang diberikan pemda tidak ada anggaran katanya” Kata Enda.
Karena Itu, meski dengan berat hati kami tetap bisa menerima. Mudah-mudahan tahun 2024 dapat benar-benar terealisasi hajat kami yang sudah mengabdi puluhan tahun lebih. mungkin kami tidak bisa ikut CPNS, paling tidak kami semua ingin diakui sesuai dengan Pancasila, sila ke 5.
“Kami berharap ke Pemda untuk sisa kuota tahun 2021 kemarin, masih sisa 496 tenaga guru honorer se-Tubaba dapat dituntaskan dahulu melalui APBD.
Namun, jawaban dari Pemda tidak ada anggaran tahun ini. Dan untuk tahun depan masih diupayakan” Jelasnya.
Menanggapi itu, DPRD Tubaba menerima langsung sejumlah perwakilan guru tenaga honorer se Kabupaten, untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Kedatangan sejumlah tenaga guru honorer tadi mereka menyampaikan aspirasi, kenapa kabupaten kota yang lain menerima PPPK tapi kabupaten Tubaba tidak. Mereka minta diperjuangkan bagaimana agar bisa kembali ada pembukaan di Tubaba.
“Pekan depan kita akan panggil pihak pihak terkait, BKD, BPKAD, Dinas Pendidikan, dan Bappeda. Untuk melakukan pembahasan terkait hal tersebut. Pastinya, kita akan perjuangkan nasib mereka” Kata Paisol. (D/r)
Discussion about this post