PANARAGAN (translampung.id)– Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Hunian Hijau Masyarakat (H2M), di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, Tahun Anggaran 2023 diduga kuat terdapat manipulasi dan mark up anggaran .
Pasalnya, proyek milik Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Provinsi Lampung yang menelan anggaran hampir Rp.1 Miliar di 5 titik, diduga dibangun asal-asalan dan tidak sesuai pengerjaannya.
Bahkan, satu diantara proyek itu sebelumnya di soal oleh pihak bank swasta lantaran bangunan H2M berdiri di lahan yang menjadi jaminan bank, sedangkan lahan tersebut dalam status pengawasan lantaran menunggak.
Informasi yang dihimpun media, pada Kamis (02/11/2023). Terdapat sejumlah pegawai Dinas DPKPCK Provinsi Lampung, Pengawas , serta Pelaksana proyek H2M, sempat meninjau lokasi dan menggelar rapat tertutup di Kantor Dinas Perkimta Tubaba.
Namun, saat media mencoba mengkonfirmasi, tidak ada satu pun pejabat dinas terkait berani memberikan keterangan dan berlalu begitu saja tanpa berkomentar.
“Ya kami tidak berani memberikan keterangan bang, benar ada rombongan dari Dinas DPKPCK Provinsi Lampung ke Tubaba bertemu dengan pihak bank, pemilik lahan, lurah, dan Dinas Perkimta. Tapi pertemuan itu tertutup. Memang wartawan yang ingin konfirmasi tidak bisa, karena pertemuannya tertutup,” kata Sumber yang enggan disebutkan identitasnya.
Diketahui, sebanyak lima lokasi pembangunan H2M tersebut total anggaran yang digelontorkan melalui paket pengadaan langsung senilai hampir Rp.1 Miliar dengan masing-masing kegiatan hampir sebesar Rp.200 juta.
Dari lima lokasi tersebut, diduga hasil yang terealisasi tidak sesuai kondisi bangunan. Bahkan pengakuan seorang tenaga pekerja yang mengerjakan proyek tersebut, jika dihitung sesuai fakta masing-masing proyek senilai hampir Rp 200 juta itu paling hanya menghabiskan anggaran tidak lebih dari Rp 50 juta
“Kami dikasih borongan upah sebesar 13 juta saja. Kalau dihitung bangunan ini kisaran hampir 40 – 50 juta saja,” ujar seorang pekerja yang enggan disebut namanya.
Mirisnya lagi, terdapat sejumlah pekerja proyek tersebut di hampir semua titik, yang gajinya belum diberikan sepenuhnya dari kesepakatan bersama pihak kontraktor atau pelaksana kegiatan.
Hingga berita ini kembali diterbitkan, pihak Dinas terkait belum berhasil dikonfirmasi, dan terkesan menghindari upaya media untuk melakukan konfirmasi. (D/r)
Discussion about this post