SIAPKAN SODETAN: Untuk mengantisipasi banjir masuk ke dalam Pasar Talangpadang, pekerja dari PT. Lingga Teknik Utama menyiapkan sodetan drainase di dalam lahan pasar yang sedang mereka bangun. (Foto-foto: IST for translampung.id)
translampung.id, TANGGAMUS – PT. Lingga Teknik Utama mengapresiasi kepedulian Komisi III DPRD Tanggamus yang turut mengawasi pelaksanaan normalisasi saluran air di sekitar Pasar Talangpadang, Kabupaten Tanggamus. Selaku perusahaan pengembang (developer) Pasar Talangpadang, PT. Lingga Teknik Utama akan all out (penuh totalitas) kerahkan daya dan upaya membangun pasar secara fisik dan menggairahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus.
Site Engineer PT. Lingga Teknik Utama, Reni Triana Widastuti mengatakan, upaya mereka membantu Pemerintah Kabupaten Tanggamus menormalisasi saluran air di sekeliling Pasar Talangpadang, mulai menunjukkan resultan positif.
Pasalnya menurut Reni, saat hujan deras mengguyur wilayah Talangpadang Kamis (3/3) kemarin dengan durasi yang lumayan lama, biasanya genangan air sudah meluap. Bahkan sampai masuk ke dalam lokasi pembangunan pasar.
“Namun setelah normalisasi saluran air on progress, luapan air sudah mulai bisa dikendalikan. Bahkan setelah hujan deras berdurasi cukup lama pada hari Kamis siang kemarin, volume luapan air mulai bisa dikendalikan. Sebelum dinormalisasi, jika hujan deras terjadi sebentar saja, biasanya genangan air langsung mencapai setengah meter. Semoga ke depan setelah normalisasi saluran air rampung, warga tak lagi keluhkan banjir di sekitar Pasar Talangpadang,” ungkap Reni pada translampung.id melalui sambungan WhatsApp, Sabtu (5/3).
Langkah PT. Lingga Teknik Utama membantu Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengoptimalkan fungsi saluran air di Pasar Talangpadang ini, selaras dengan harapan Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, S.E., M.M. dan Wabup Hi. A.M. Syafi’i, S.Ag. saat berkunjung ke lokasi pembangunan pasar beberapa waktu lalu. Dengan harapan, masalah luapan air yang selama ini menjadi “momok” bagi warga sekitar pasar, setelah normalisasi oleh Pemkab Tanggamus, bisa teratasi dengan baik.
Reni menjelaskan, penormalisasian saluran air yang ditinjau oleh Komisi III DPRD Tanggamus Jumat (4/3) kemarin, adalah pekerjaan dan kewenangan Pemkab Tanggamus. Dalam hal ini Dinas PUPR setempat. Namun karena Bupati dan Wabup Tanggamus berharap PT. Lingga Teknik Utama selaku developer Pasar Talangpadang turut berkontribusi, akhirnya perusahaan tersebut pun turut membantu pemkab.
“Saat meninjau pembangunan pasar tempo hari lalu, Bupati dan Wabup Tanggamus berharap kami turut berkontribusi. Sebab menurut bupati, sumbangsih dari PT. Lingga Teknik Utama juga menjadi bentuk kepedulian bagi warga lingkungan Pasar Talangpadang serta bagi pemkab. Terlebih, bantuan dari kami diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam masa pandemi,” tutur Reni.
Pada awal kesepakatan antara PT. Lingga Teknik Utama dengan Pemkab Tanggamus untuk normalisasi saluran air ini, menurut Reni, perusahaannya hanya menyanggupi menormalisasi sepanjang 60 meter. Kemudian juga menyiapkan alat berat sekaligus operator dan bahan bakar alat beratnya.
“Namun setelah berdiskusi langsung dan menerima arahan Bupati Tanggamus karena normalisasi ini demi kepentingan masyarakat umum, kami selaku perusahaan pengembang, diharapkan memberikan sumbangsih lebih. Sehingga kami yang awalnya hanya sanggup menormalisasi sepanjang 60 meter, akhirnya membantu normalisasi sekitar 375 meter. Termasuk biaya sewa alat berat beserta bahan bakar dan upah operatornya,” beber Reni.
Bantuan normalisasi saluran air sepanjang 375 meter dari PT. Lingga Teknik Utama, menurut Reni, mulai dari saluran air bagian depan hingga ke bagian belakang pasar (panjang lahan) sepanjang 300 meter. Kemudian saluran air ke samping (lebar lahan) pasar 25 meter. Ditambah lagi 50 meter pada saluran air yang menyeberang arah pembuangan sampah.
PT. Lingga Teknik Utama memahami bagaimana kondisi anggaran Pemkab Tanggamus di masa pandemi ini. Sehingga yang awalnya mereka hanya sanggup normalisasi 60 meter, akhirnya developer menyanggupi normalisasi sepanjang 375 meter. Itu semua dilakukan untuk membantu meringankan beban Pemkab Tanggamus dan demi kenyamanan masyarakat sekitar Pasar Talangpadang.
Selain membantu Pemkab Tanggamus untuk menormalisasi saluran air, kata Reni, Bupati Tanggamus juga berharap developer membantu menyediakan tiga gorong-gorong saluran air. Dan arahan bupati tersebut juga sudah dilaksanakan. Reni menegaskan, proyek normalisasi saluran air Pasar Talangpadang, bukanlah proyek PT. Lingga Teknik Utama.
“Namun proyek normalisasi itu adalah proyek pemkab. Kami (PT. Lingga Teknik Utama) ini posisinya hanya membantu Pemkab Tanggamus selaku pemilik proyek. Kami hanya sekadar berkontribusi terhadap pemkab dan masyarakat Pasar Talangpadang. Pun demikian, kami sangat berterima kasih kepada Komisi III DPRD Tanggamus atas kepedulian mereka terhadap kondisi Pasar Talangpadang. Sehingga ke depan kami juga berharap, baik pedagang maupun warga sekitar Pasar Talangpadang secara umum, mari kita bersama-sama menjaga dan merawat kebersihan saluran air dengan berperilaku hidup sehat dan membuang sampah pada tempatnya,” ujar Reni.
Dia menambahkan, selaku perusahaan pengembang Pasar Talangpadang, PT. Lingga Teknik Utama membuka akses seluas-luasnya kepada para pihak, yang hendak menyampaikan saran, masukan, serta kritik konstruktif. Sebab aspek tersebut juga turut berimplikasi dalam pembangunan Pasar Talangpadang.
“Bukan hanya pembangunan pasar pada aspek fisik. Namun juga membangun kehidupan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian pasar secara signifikan serta perekonomian Kabupaten Tanggamus secara umum. Kami mohon doa dan dukungan dari semua elemen masyarakat Tanggamus, agar grand design Bupati Tanggamus menjadikan Pasar Talangpadang sebagai pasar paling berkelas di Lampung dan pasar ikonik di Tanggamus, bisa diwujudkan. Persis seperti harapan Ibu Bupati kita,” tandas Reni.
Untuk diketahui, Komisi III DPRD Tanggamus menginspeksi pekerjaan normalisasi saluran air yang berlokasi di Pasar Talangpadang, Jumat (4/3). Menurut para legislator tersebut, inspeksi mereka itu menindaklanjuti keluhan dari masyarakat sekitar serta pengguna jalan yang melintas.
Kepada Komisi III DPRD Tanggamus, warga melaporkan bahwa penimbunan dua saluran yang masih dalam tahap normalisasi, mengakibatkan tersumbatnya aliran air. Ada juga laporan, pengerukan proses normalisasi menimbulkan limbah galian. Berupa tumpukan meterial tanah hasil galian yang belum disingkirkan. Sehingga berdampak buruk bagi lingkungan sekitar Pasar Talangpadang.
Sehingga Ketua Komisi III DPRD Tanggamus Iskandar Juned, bersama Sekretaris Komisi III Hilman Iskandi, dan Anggota Komisi III yaitu Edi Yalismi, Hendrawan Adam, Basuki, dan Fuji Haryanto, menyambangi lokasi normalisasi. Mereka juga sekaligus menyampaikan keluhan warga kepada PT. Lingga Teknik Utama yang mereka sangka bertanggung jawab atas normalisasi saluran air tersebut.
Amarah Ketua Komisi III Iskandar Juned, tampak tak terbendung saat melihat langsung kondisi saluran air yang sedang dinormalisasi. Dia juga menyebutkan, proyek normalisasi tidak ada koordinasi dengan Komisi III. Padahal Komisi III selaku perencana anggaran dan pengawal serta pengawasan penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Menurut Iskandar Juned, di tahun 2022 ini tidak ada anggaran untuk membiayai proyek normalisasi saluran air tersebut.
“Saya asli warga sini! Sudah kurang lebih 60 tahun tinggal di Talangpadang ini! Dan selama ini belum pernah terjadi banjir di Pasar Talangpadang! Baru setelah adanya pembangunan pasar ini, terjadi banjir! Apa solusinya dari pihak perusahaan? Sekarang saya mau tanya dari mana anggarannya untuk kontraktor mengerjakan ini?” cecar Iskandar Juned kepada perwakilan PT. Lingga Teknik Utama yang mendampingi sidak.
Perwakilan PT Lingga Teknik Utama, Sukma Pendi, di hadapan tim Komisi III DPRD Tanggamus mencoba memberikan penjelasan. Dia mengatakan, perusahaan pengembang Pasar Talangpadang mendapatkan instruksi dari Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus untuk segera melakukan normalisasi saluran air.
Meskipun secara formal, normalisasi yang dipermasalahkan oleh Komisi III itu, bukanlah kewenangan PT. Lingga Teknik Utama. Namun sebagai mitra Pemkab Tanggamus, developer hanya diminta membantu. Sementara tugas membuang limbah tanah hasil galian normalisasi, merupakan tugas pemkab.
“Kami dari developer melaksanakan instruksi dari Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus untuk segera melakukan pendalaman saluran air Pasar Talangpadang. Dan untuk pembersihan material sisa (limbah) hasil pengerukan dilaksanakan oleh Pemkab Tanggamus,” jelas Sukma Pendi.
Kemudian Sekretaris Komisi III Hilman Iskandi, menyoal penutupan saluran yang dulu sudah ada di perempatan Pasar Talangpadang. Dia mendesak developer segera membuka kembali saluran air yang ditutup, supaya ketika hujan turun, aliran airnya lancar.
Hilman juga mempertanyakan terkait anggaran normalisasi. Sebab menurut dia, kalau anggaran normalisasi dibebankan pada APBD Kabupaten Tanggamus, tahun ini di APBD belum ada penganggaran untuk normalisasi.
Padahal seperti yang diinstruksikan Bupati dan Wabup Tanggamus bahwa PT. Lingga Teknik Utama dimintai bantuan untuk anggaran normalisasi. Sama sekali tidak dibebankan pada APBD Kabupaten Tanggamus. Karena memang APBD Tanggamus sedang “tidak sehat”. Bahkan sudah sejak hampir setahun lalu, Kas Daerah Tanggamus pun zero alias kosong.
Hilman juga memerintahkan, agar limbah material galian yang menumpuk segera dibersihkan. Sementara yang berkewajiban membersihkan limbah normalisasi adalah Pemkab Tanggamus, bukan PT. Lingga Teknik Utama.
Hilman mengakui, setelah tim Komisi III DPRD Tanggamus konfirmasi pada PT. Lingga Teknik Utama, ternyata proyek normalisasi menjadi tanggung jawab Pemkab Tanggamus. Keterangan itu diperoleh Hilman dari Wakil Bupati Tanggamus, A.M. Syafi’i.
“Informasi yang kami dapatkan, untuk pembersihan limbah galian tanah, akan diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan pihak Kecamatan Talangpadang. Tetapi nampaknya tugas ini tidak dilakukan secara cepat. Sehingga menganggu warga dan secara otomatis warga mempertanyakan fungsi pengawasan kami sebagai Anggota DPRD. Makanya kami hari ini melakukan sidak,” kata Hilman.
Hilman dan tim Komisi III DPRD Tanggamus sangat menyesalkan proyek normalisasi. Sebab mereka menuding bahwa normalisasi tidak terencana, tidak terukur, asal-asalan, tidak mengikuti prosedur, dan konsultannyapun tidak memberikan pengarahan yang baik. Sehingga masyarakat menjadi komplain ke anggota DPRD.
“Kami komisi III berharap, segera dilakukan pembukaan drainase yang telah lama tertutup di perempatan pasar itu. Kemudian dibuatkan gorong-gorong yang besar, jangan yang kecil. Dan juga pembuatan gorong-gorong di pasar tidak memakai gorong-gorong yang biasa. Tetapi harus memakai gorong-gorong pabrikan, agar kualitasnya kuat. Sebab lalu lintas di pasar ini dilewati kendaran angkutan berat,” tandas Hilman. (ayp)
Discussion about this post