PANARAGAN (TransLampung.ID)-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, terus memperkuat komitmen dalam mendukung keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini dibuktikan melalui Rapat Optimalisasi Rekrutmen Peserta PPU-PN Daerah dan PB PU Pemda serta Rekonsiliasi Iuran Wajib Triwulan II Tahun 2026 di Ruang Rapat Sekda, pada Selasa (28/7/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba, Iwan Mursalin, tersebut dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro, Belleza Rizki Ananta, dan jajaran, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Setempat.
Sekda menegaskan, pemenuhan kewajiban iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat dan aparatur daerah merupakan prioritas tinggi pemerintah daerah. Menurutnya, pemenuhan anggaran jaminan kesehatan bukanlah sekadar beban fiskal, melainkan bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian nyata pemerintah kepada warga.
“Niat dan komitmen kita jelas, tidak ada niat untuk menunda apalagi tidak membayar. Program jaminan kesehatan ini adalah instrumen penting untuk membantu masyarakat, khususnya warga kurang mampu” Kata Sekda.
ia menjelaskan, tata kelola keuangan Pemkab Tubaba dilakukan secara prudent (hati-hati) dan terukur dengan menyesuaikan arus kas (cash flow) serta proyeksi pendapatan daerah. Seiring dengan pemulihan dana transfer daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Tubaba optimistis seluruh kewajiban anggaran daerah dapat terealisasi secara bertahap dan berkesinambungan.
Guna memperkuat ketahanan fiskal, Pemkab Tubaba juga telah menyiapkan serangkaian langkah inovatif. Beberapa di antaranya adalah percepatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak awal tahun serta pengetatan efisiensi tata kelola belanja di setiap OPD.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro, Belleza Rizki Ananta, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan dan komitmen kuat yang ditunjukkan oleh Pemkab Tubaba. Ia menilai proses pra-rekonsiliasi yang dilakukan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tubaba berjalan transparan dan efektif.
Kegiatan ini merupakan agenda rutin per tiga bulan untuk penyandingan data kepesertaan dan realisasi iuran antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah, yang nantinya diteruskan ke tingkat pusat bersama Kementerian Keuangan.
“Kami sangat menghargai dan melihat komitmen yang sangat kuat dari Pak Sekda dan Pemkab Tubaba yang terus berupaya memenuhi kewajiban iuran secara konsisten dan bertahap” Imbuhnya. (Dirman)
Discussion about this post