Lampung Utara, Translampung.Id -Setoran uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Masyarkat desa Cahaya mas kecamatan Sungkai barat, yang terendah dari desa lain di sungkai barat, disinyalir jadi mainan oknum perangkat desa setempat
Terkuak nya hal itu setelah, Camat Sungkai Barat Hepni, yang menanyakan penyebab rendahnya setoran pajak di desa cahaya mas kepada kepala desa cahaya mas Rachman.
Camat Sungkai Barat Hepni, Saat dikonfirmasi usai mengikuti rapat koordinasi program prioritas pemkab Lampura, bersama Forkopimda dan kepala desa selampung Utara digedung pusiban agung Kotabumi , Selasa 26 Agustus 2025. Membenarkan kalau desa cahaya mas terendah dari desa lain disungkai barat.
Disampaikan Hepni, Awalnya saya sudah mendapat informasi baik dari KUPT Pajak, maupun secara rekapitulasinya, dan desa cahaya mas terendah di kecamatan sungkai barat.
Mengetahui itu, saya langsung konfirmasi dengan kepala desa nya, dan perangkat desa, khususnya kepala desa, bahwa apa yang membuat dan menjadi kendala PBB kita tidak tercapai di, desa cahaya mas. Ucapnya.
Saya sempat kaget, karena menurut kepala desa Rachman, itu hampir semua sudah terbayarkan, tapi itu pada nyangkut di kepala dusun nya. Ucap Rachman.
Menindaklanjuti apa yang disampaikan kepala desa, saya kemudian mengkonfirmasi beberapa kepala dusun, untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya.
Dan kepala dusun menyampaikan ada masyarakat yang belum bayar juga, untuk itu saya akan menanyakan ke masyarakat langsung untuk mengetahui yang sebenarnya,” Apakah pajak ini benar nyangkut di kepala dusun apa memang masyarakatnya yang belum bayar,” ujar Hepni.
” Saya merasa ada yang rancu, kalau menurut keterangan kepala desa itu sudah dibayarkan , tapi masih di kepala dusun, anehnya kata kepala dusun ada masyarakat yang belum bayar” tuturnya
Dikatakan Hepni juga, saya tidak ada maksud apa apa disini, saya hanya ingin meluruskan yang sebenarnya karena ini menyangkut uang masyarakat, dan ini ada sangsi hukum nya kalau bersalah, tegas Hepni.
” Uang pajak masyarakat ini, itu untuk pembangunan daerah, apalagi saat ini kita sedang digenjotnya dengan PAD kabupaten Lampung Utara dan salah satu penunjang nya nya ada PBB P2 ini, jadi jangan coba coba melangkah salah, sangsinya jelas tegas Hepni lagi
Untuk itu dirinya berpesan, jika seandainya ini benar benar nyangkut dikepala dusun, atau di perangkat desa, saya minta agar segera dikembalikan dan segera dilunasi. Harapny (Ek)
Discussion about this post