translampung.id, TANGGAMUS – Transferan Alokasi Dana Pekon (ADP) bulan Juli dan Agustus 2024 dipastikan telah masuk ke rekening pemerintah pekon di wilayah Kabupaten Tanggamus.
Kepastian itu disampaikan Kasubbid Kebijakan Belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Tanggamus, Henry, mewakili Kepala BPKD Tanggamus Okta Rizal, pada Jumat (8/11/2024).
Henry mengatakan, jumlah total nominal ADP Juli dan Agustus 2024 yang telah ditransfer Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus ke rekening pemerintah pekon sebesar Rp14,8 miliar.
Dana tersebut, kata Henry berasal dari pelunasan Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Lampung tahun 2023 triwulan ke-4.
“Ya, jumlah DBH 2023 triwulan ke-4 itu kan sebesar Rp17,3 miliar yang digunakan untuk belanja APBD. Di antaranya untuk membayar ADP Juli sebesar Rp7,4 miliar dan ADP bulan Agustus sebesar Rp7,4 miliar,” terang Henry.
Dirinya mengaku, memang telah terjadi keterlambatan dalam penyaluran ADP. Menurutnya hal itu disebabkan beberapa faktor. Salah satunya yakni tidak dibayarkannya DBH tahun 2024 pada tahun ini oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
Dijelaskan Henry, akibat tidak terbayarkannya DBH 2024, membuat Pemkab Tanggamus di tahun ini kesulitan dalam pelaksanaan program-program pembelanjaan daerah. Meski begitu, ia menjamin bahwa Pemkab Tanggamus tetap berkomitmen untuk tetap menyelesaikan transferan ADP.
“Akan kami usahakan hingga akhir tahun ini pembayaran ADP sampai bulan September. Adapun untuk pembayaran ADP bulan Oktober sampai Desember 2024, akan dibayar pada tahun 2025,” ujar Henry.
Saat ini, kata Henry, Pemkab Tanggamus sedang menunggu dana transferan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp11 miliar. Apabila dana yang ditunggu ini cair, maka bisa digunakan untuk membayar ADP bulan September 2024.
“Harapannya, kalaupun dana dari pusat ini cair, kami ingin agar digunakan untuk pembayaran ADP terlebih dahulu,” ucapnya.
Dia menambahkan, apabila pembayaran DBH tahun 2024 tidak tertunda dan dapat terbayarkan pada tahun ini, maka ia yakin setiap kegiatan yang telah direncanakan di tahun ini dapat terlaksana dengan baik.
“Kalau DBH 2024 itu dibayar semua pada tahun ini, tidak ada kegiatan 2024 yang akan dihutangkan di tahun 2025,” pungkasnya. (ayp)
Discussion about this post