(translampung.id)– Putusan bebas atas perkara dugaan kepemilikan Narkoba jenis sabu sebanyak 92 Kg oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dengan terdakwa MS bersama dua orang lainnya, RH dan NZ yang telah terlebih dahulu dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim pada persidangan terpisah yang digelar 27 Mei 2022 sebelum, menyisakan tanda tanya besar di publik.
Menurut Gindha Ansori Wayka, Ketua DPC Granat Kota Bandar Lampung yang juga sebagai Tim Hukum dan Advokasi DPD Granat Provinsi Lampung, bahwa secara sederhana, tidak akan mungkin ada putusan (vonis) yang berbeda atas kasus yang sama, karena kondisi demikian akan membuat rasa keadilan masyarakat yang diagungkan dalam sebuah negara hukum menjadi cidera.
“Dengan adanya vonis bebas terhadap terdakwa MS, rasa keadilan masyarakat menjadi teriris karena diduga ada perlakuan hukum yang berbeda dan nyata dalam sebuah proses Peradilan Pidana di Indonesia, sementara selama ini digaungkan asas hukum yakni kesamaan derajat di depan hukum (equality before the law).” Ujarnya, kepada translampung.id, (23/6/2022).
Meskipun hukum menempatkan asas praduga tidak bersalah (presumption of Innocent), tetapi hendaknya dalam menangani perkara para Aparat Penegak Hukum harus tetap merasionalisasi kondisi peristiwa hukum yang terjadi.
“Dengan vonis yang seperti ini, tentunya Publik menjadi bertanya-tanya dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim atas perkara terdakwa MS, karena vonis 2 rekan terdakwa MS lainnya yakni RH dan NZ sebelumnya telah divonis hukuman mati, sehingga bebasnya terdakwa MS vonisnya sangat jauh berbeda bak bumi dengan langit.” Terangnya.
Dalam kesempatan ini, kami yang tergabung dalam Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) di Lampung, khususnya di DPC Granat Kota Bandar Lampung mendukung Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menempuh Upaya Hukum berupa Kasasi ke Mahkamah Agung.
“Itu untuk membuktikan dakwaan dan tuntutannya yang telah menuntut terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, sesuai pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa MS dengan Pidana Mati dan denda Rp.10 Miliar.” Jelasnya.
Berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam vonis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yakni Mengadili, menyatakan Terdakwa Muhammad Sulton tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, atau dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, atas vonis ini perlu dilakukan pemeriksaan terhadap Hakim yang menyidang dan memutuskan perkara tersebut.
“Dalam kesempatan ini, GRANAT mendesak agar Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia segera melakukan pengawasan dan memeriksa hakim yang menangani dan memberikan vonis dalam perkara tersebut karena menurut publik vonis ini diduga janggal dan mencederai keadilan itu sendiri, serta dapat saja menumbuhkembangkan dan membuat suburnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di bumi Nusantara.” Tegasnya. (D/r)
Discussion about this post