PRINGSEWU – Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila menegaskan keberhasilan penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Upaya tersebut juga harus didukung pemerintah kecamatan, pekon, kelurahan, dunia usaha, lembaga sosial, serta masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Umi Laila saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Stunting Kabupaten Pringsewu Tahun 2026 di Hotel Regency, Wates, Gadingrejo, Pringsewu, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting merupakan dua agenda pembangunan yang saling berkaitan dan tidak dapat ditangani secara sendiri-sendiri.
“Penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting merupakan dua agenda pembangunan yang memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat ditangani secara sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan bergizi, air bersih, sanitasi layak, kesempatan kerja, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya.
Demikian pula penanganan stunting tidak cukup hanya melalui intervensi sektor kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari pemenuhan gizi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, perbaikan sanitasi, hingga peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal.
Dalam RPJMD Kabupaten Pringsewu 2025–2029, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian penting dari arah pembangunan daerah menuju Pringsewu Makmur. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Kabupaten Pringsewu menunjukkan tren penurunan, dari 9,14 persen pada 2023 menjadi 8,32 persen pada 2024, dan kembali turun menjadi 7,60 persen pada 2025.
“Capaian ini patut kita syukuri, namun tidak boleh berpuas diri, karena masih terdapat masyarakat yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah, khususnya kelompok miskin ekstrem dan keluarga yang menghadapi berbagai kerentanan sosial ekonomi,” ujarnya.
Pada kegiatan yang dihadiri perwakilan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, jajaran pemerintah daerah, serta instansi terkait tersebut, Umi Laila juga menekankan pentingnya memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan dan memberikan perubahan nyata terhadap kualitas hidup mereka.
Ia meminta seluruh pihak memperkuat pengelolaan data dan ketepatan sasaran agar setiap intervensi pemerintah didasarkan pada data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Mari kita satukan komitmen dan langkah, sebab kita ingin memastikan pembangunan tidak hanya menghasilkan angka-angka capaian, tetapi benar-benar memberikan perubahan terhadap kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya. (Reza)

















Discussion about this post