PRINGSEWU – Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, mulai mematangkan penerapan program Jaring Pengaman Pringsewu Makmur (JP Prima) sebagai upaya memperkuat perlindungan bagi masyarakat rentan miskin. Sosialisasi sekaligus pembahasan program tersebut dibuka langsung oleh Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas di Ruang Rapat Bupati, Kantor Pemkab Pringsewu, Senin (9/11/2026), dengan menghadirkan narasumber dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam arahannya, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas didampingi Sekretaris Daerah Ir. M. Andi Purwanto, S.T., M.T., dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Dra. Titik Puji Lestari, menyampaikan bahwa dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu berhasil turun dari 10 persen menjadi 7,6 persen. Capaian tersebut bahkan berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung dan nasional. Menurutnya, penurunan itu merupakan hasil kerja bersama masyarakat, dunia usaha, serta seluruh perangkat daerah. Namun, masyarakat yang telah keluar dari garis kemiskinan belum tentu sepenuhnya terbebas dari kerentanan ekonomi.
“Secara nasional, 8 dari 10 penduduk belum masuk kelas menengah dan seperempatnya masih tergolong rentan miskin. Di Pringsewu, sekitar 191.000 warga atau kira-kira 4 dari 10 penduduk berada pada desil 2 sampai 5. Sebagian sudah berada di atas garis kemiskinan, tetapi jaraknya masih tipis. Di sinilah JP Prima kita tempatkan untuk mengisi celah perlindungan tersebut,” ungkap Riyanto.
Untuk merealisasikan program tersebut, Bupati menginstruksikan Sekretaris Daerah agar mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan JP Prima secara terpadu, dengan Dinas Sosial sebagai pengelola utama. Dinas Sosial diminta menyusun rencana induk, kriteria penerima, serta SOP, membentuk tim verifikasi lintas OPD dan sistem data penerima, mengonsolidasikan seluruh usulan, serta menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala. Sementara itu, setiap OPD bertanggung jawab terhadap kebenaran data, hasil verifikasi, dan rekomendasi teknis sesuai bidang masing-masing.
Selain itu, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan OPD teknis lainnya diminta mempersiapkan pemetaan kebutuhan, kriteria teknis, dokumen verifikasi, SOP teknis, data calon penerima, hingga estimasi biaya. Bapperida juga diminta memasukkan JP Prima ke dalam dokumen perencanaan, menetapkan indikator dan target program, serta memastikan pelaksanaannya tidak tumpang tindih dengan program bantuan lainnya. BPKAD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga diminta mengkaji klasifikasi belanja, kode rekening, sumber dan pagu anggaran, mekanisme pencairan, hingga pertanggungjawabannya.
Sementara itu, Bagian Hukum diminta menyempurnakan dan mengharmonisasikan rancangan Peraturan Bupati sebagai landasan pelaksanaan program. Disdukcapil juga diminta melakukan jemput bola dalam pemenuhan dokumen kependudukan bagi warga rentan serta menggencarkan kembali aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Adapun Inspektorat diharapkan melakukan pengawasan intern berbasis risiko sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan.
Bupati berharap kegiatan sosialisasi tersebut tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah. Ia meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan untuk menggali pengalaman dari Pemerintah Kabupaten Sleman agar penerapan JP Prima di Kabupaten Pringsewu dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Reza)
Discussion about this post