LAMPUNG BARAT – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lampung Barat memberikan 15 catatan kritis terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Meski mengapresiasi pertumbuhan ekonomi yang naik menjadi 5,45% dan angka kemiskinan turun ke 9,93%, Fraksi PDIP menilai APBD 2027 masih belum berpihak sepenuhnya pada rakyat.
Sorotan utama tertuju pada struktur anggaran yang dinilai tidak sehat.
Pendapatan daerah hanya Rp 918,49 miliar, sementara belanja mencapai Rp 937,74 miliar, sehingga defisit Rp 19,25 miliar. Dari total pendapatan, 90% masih bergantung pada transfer pusat. PAD hanya Rp 95,63 miliar.
“Kemandirian fiskal kita masih sangat lemah. Jangan naikkan PAD dengan membebani petani dan UMKM,” tegas Fraksi PDIP.
Kritik paling keras ada pada komposisi belanja. Belanja Operasi membengkak hingga Rp 750,46 miliar, sedangkan Belanja Modal untuk pembangunan infrastruktur hanya Rp 81,28 miliar.
Fraksi PDIP meminta Bupati mengevaluasi belanja perjalanan dinas, rapat seremonial, dan kegiatan tidak produktif. Anggaran tersebut diminta dialihkan untuk jalan rusak, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Selain soal anggaran, PDIP juga menyoroti 4 isu pelayanan publik:
1. Infrastruktur Jalan: Perbaikan jalan harus merata antar pekon, bukan hanya di wilayah tertentu, dan kualitasnya harus tahan bencana.
2. Kesehatan & Pendidikan: Turunkan stunting, perhatikan ibu hamil dan warga miskin di pelosok, serta cegah anak putus sekolah.
3. Hilirisasi Kopi: Lampung Barat sebagai sentra kopi jangan hanya jual bahan mentah. Petani harus dapat nilai tambah lewat pengolahan, packaging, dan akses pasar. Perkuat Koperasi dan BUMDes yang selama ini hanya papan nama.
4. UMKM dan Tenaga Kerja Lokal: Investasi yang masuk harus buka lapangan kerja untuk warga lokal, bukan membawa tenaga dari luar.
Di akhir sidang, Fraksi PDIP melayangkan dua teguran keras yang menjadi sorotan:
Pertama, soal mobil Damkar. Fraksi meminta mobil pemadam kebakaran harus siaga 24 jam dengan air dan BBM penuh.
“Kita tidak ingin kejadian yang sudah-sudah terulang. Begitu ada laporan kebakaran, tim harus langsung bergerak cepat tanpa kendala di lapangan,” tulis Fraksi.
Kedua, soal mutasi guru dan Nakes. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan diminta tidak asal menyetujui pindah tugas pegawai.
Fraksi PDIP menegaskan, APBD bukan sekadar angka-angka, tapi harus menjadi instrumen perjuangan untuk keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat. (**)
Discussion about this post