Wujudkan Bantuan Tepat Sasaran, Wakil Walikota Metro Minta DTSEN Akurat

KOTAMETRO, TRANSLAMPUNG.ID – Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang terarah dan berbasis bukti.

Di mana penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai penting dalam menentukan kebijakan program pembangunan.

Oleh karenanya Rifieq meminta agar DTSEN dapat disusun dengan akurat sesuai kondisi di lapangan.

Dengan begitu bantuan dapat disalurkan dengan tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Metro, M. Rafiq Adi Pradana dalam Rapat Koordinasi Penggunaan DTSEN yang digelar di Aula Pemerintah Kota Metro pada Kamis 31 Juli 2025.

Ia mengatakan, bahwa DTSEN menjadi landasan utama bagi kebijakan yang presisi, adil, dan merata. Oleh karena iti ia meminta agar DTSEN diberikan secara akurat sesuai kondisi di lapangan.

Terlebih penggunaan data yang tidak sinkron antar instansi, kerap menjadi hambatan dalam pelaksanaan program sosial dan ekonomi.

Menurutnya, rakor yang digelar tersebut merupakan forum strategis untuk menyatukan persepsi, dan menyelaraskan langkah. Kemudian memperkuat komitmen dalam memanfaatkan DTSEN secara optimal.

“DTSEN bukan sekadar kumpulan angka, tetapi merupakan dasar dari kebijakan berbasis bukti untuk mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Metro, AC Yuliwati, menyampaikan bahwa DTSEN akan menjadi penentu dalam tata kelola kesejahteraan sosial di Kota Metro.

Di mana melalui DTSEN, pihaknya dapat mengidentifikasi dan memetakan data masyarakat secara lebih akurat dan menyeluruh.

“Dengan begitu akan akan memudahkan kami dalam penyaluran bantuan sosial. Selain itu juga memudahkan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, hingga pengawasan distribusi bantuan agar tepat sasaran,” paparnya.

Tidak hanya itu, bersama Bappeda dan Dinas Kominfo pihaknya juga akan memastikan bahwa data yang masuk ke sistem DTSEN benar-benar valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ke depan kita ingin menghindari tumpang tindih program dan bantuan. Dengan data tunggal, tidak ada lagi masyarakat yang terlewat atau mendapatkan bantuan ganda,” tukasnya. (Ria Riski A.P)