PANARAGAN (translampung.ID)– Sejak 2023 Realisasi anggaran Dana Desa (DD) Tiyuh (Desa) Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, diduga terindikasi adanya mark up anggaran bahkan fiktif, serta mubazir.
Hal tersebut berdasarkan data laporan realisasi DD Tiyuh setempat yang dihimpun media, ada dugaan perbedaan antara laporan dan keterangan oleh Pemerintah Tiyuh serta fakta di lapangan terkait realisasi yang telah dilakukan.
“DD Tahun 2023 kita ada penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMT) sebesar Rp.10 juta. soal kegunaanya saya tidak tahu, karena saya bukan bendahara, sebab bila sudah diserahkan sama BUMT ya itu urusan mereka” Kata Kepala Tiyuh Tirta Kencana Amrin, melalui Kaur Perencanaan sekaligus TPK Kegiatan. Budi, saat dikonfirmasi media pada Kamis, 26 Juni 2025 lalu.
Lanjut dia, kalau untuk kegiatan fisik di Tahun 2023 hanya ada pengadaan Lampu Jalan sebanyak 200 titik, yang terletak di suku 3, 4 dan 5. Kemudian, untuk di Tahun 2024 ada 250 titik Lampu Jalan, menyelesaikan di suku 3, 6 dan sebagian di suku 2.
“Di Tahun 2025 ini kita kembali pengadaan Lampu Jalan 250 titik, sehingga total keseluruhan nya mulai dari Tahun 2023 hingga 2025 sebanyak 700 titik Lampu Jalan” Katanya.
Budi menjelaskan, terdapat juga pengadaan ternak di Tahun 2023 sebanyak 64 ekor, dengan anggaran Rp.89 juta yang dibagikan ke 8 suku, 1 suku dapat 8 ekor kambing, dan sampai saat ini dari 64 ekor kambing sudah mati 8 ekor. Kemudian, Tahun 2024 kembali dianggarkan lagi sebanyak 20 ekor dan dibagikan kepada 3 kelompok ternak di suku 2.
“Sementara untuk bantuan perikanan di Tahun 2023 kita serahkan kepada Karang Taruna dengan anggaran Rp.15 juta. Itu kita serahkan gelondongan berupa uang untuk pembelian bibit, terpal kolam dan pakannya. Tapi sekarang untuk kolam nya sudah tidak ada lagi” Terangnya.
Dia mengakui Tahun 2024 pihaknya kembali menganggarkan lagi untuk beli bibit ikan dan kolam sebanyak 10 kolam bioflok yang dibagikan ke 8 suku. Kolam bioflok pada Tahun 2024 tersebut sejumlah Rp.85 Juta, dengan ukuran diameter kolam 3 meter. Namun, saat ditanya pengadaan alat untuk program peningkatan produksi peternakan maupun pertanian lainnya, Budi mengatakan tidak pernah ada pembelian alat tersebut.
“untuk pengadaan Jamban ada pada Tahun 2024, itu hubungan nya dengan stunting, dan dipilih oleh kader Posyandunya ada delapan, satu titiknya kita anggarkan Rp.3 juta itu sekedar Jambannya saja. Dan untuk Tahun 2023 tidak ada program Jamban. Kemudian, ada juga pengerjaan Sumur Bor di suku 8 Tahun 2024. Jadi fisik kita 2023 – 2024 hanya fokus di penyelesaian Lampu Jalan, Sumur Bor 1 titik, dan Jamban” Jelasnya.
Selanjutnya, untuk pengadaan pakaian dinas pada Tahun 2024 itu ada, yaitu berupa PDH 2 stel, Coklat, Putih, dan Batik untuk Kepala Tiyuh hingga Kepala Suku, juga Batik untuk 32 RT, dengan total anggaran Rp.22 juta. Sedangkan untuk seragam Linmas sebesar Rp.17 juta untuk 16 atau 18 orang, dengan seragam lengkap mulai dari baju, celana, topi, kaos, sepatu hingga pentungan, setiap orang dapat satu seragam.
Ironisnya saat ditanya mengenai realisasi program pengadaan/penyelenggaraan Desa baik berupa pembangunan pos pengamanan, pengawasan jadwal ronda, patroli dan lain-lain, Budi menjelaskan sama sekali tidak ada, dan bangunan pos juga peninggalan Kepala Tiyuh yang lama.
Sementara itu, dari data laporan keuangan Tiyuh justru banyak ketidaksesuaian realisasi DD, dimana pada Tahun 2023 laporan penyertaan modal BUMT mencapai Rp.27 juta.
Kemudian, ada laporan sejumlah pekerjaan yang menurut Perangkat Tiyuh justru tidak ada, diantaranya program pengadaan/penyelenggaraan Desa baik berupa pembangunan pos pengamanan, pengawasan jadwal ronda, patroli dan lain-lain, yang dianggarkan dua kali pada Tahun 2023 sebesar Rp.19,2 juta dan Rp. 7 juta, serta pada Tahun 2024 dianggarkan pula sebesar Rp.25 juta.
Tidak hanya itu, di Tahun 2023 terdapat pula Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, Kandang, dan lain-lain) mencapai Rp.101.775.000. Selanjutnya, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi/Jagung, dan lain-lain) pada Tahun 2023 dianggarkan juga mencapai Rp.39.121.000, dan di Tahun 2024 dianggarkan kembali sebanyak 3 kali masing-masing sebesar Rp.40.531.000, Rp.30.325.000, dan Rp.14.000.000.
Sementara untuk program Jamban atau Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, yang disampaikan hanya sejumlah Rp.24 juta pada Tahun 2024, tetapi di laporan keuangan justru mencapai Rp.67.125.000.
Belum lagi program Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) yang dianggarkan sebanyak 2 kali pada Tahun 2023 sebesar Rp.36.665.000, dan Rp 115.123.000, serta Pemeliharaan Jalan Rp.3 juta, yang kurang jelas peruntukannya.
Hasil pantauan langsung di lapangan, program – program Tiyuh tersebut juga sudah banyak yang tidak berjalan terutama dalam bidang ketahanan pangan, seperti kolam ikan yang sudah banyak terbengkalai, dan bantuan ternak Kambing yang kurang jelas pelaksanaannya. Belum lagi program non fisik lainnya seperti pembinaan Karang Taruna yang menurut Budi dianggarkan Rp.4,6 juta setiap Tahun tapi justru dilaporkan Rp.8,9 juta.
Kemudian, pada kegiatan pengadaan Lampu Jalan, Pemerintah Tiyuh terkesan pada pemborosan atau mubazir anggaran, karena di beberapa wilayah Suku Tiyuh Tirta Kencana sebenarnya sudah ada Lampu Jalan hasil swadaya masyarakat, tetapi justru dipasangkan lagi Lampu Jalan Tiyuh sehingga tumpang tindih.
Banyaknya dugaan mark up dan fiktif hingga mubazir anggaran itu, sejumlah masyarakat setempat pun angkat bicara dan mengeluhkan kinerja Kepala dan Perangkat Tiyuh.
“Kami tidak pernah tahu soal kambing bantuan, yang mengurus juga siapa juga tidak tahu. Kalau soal kolam ada satu akan tetapi sekarang sudah diambil kolamnya, bentuk bioflok, kalau panen ikan satu saja tidak pernah dibagi, kami cuma sekedar merasakan baunya saja” kata satu diantara warga suku di 2.
Lanjut dia, soal program ketahanan pangan untuk sayuran hanya sekedar tanaman seledri, katanya mau ditanam sayuran tapi sampai sekarang tidak ada, ini pun saat panen seledri beli tiga polybag 20 ribu sama ibu Kepala Tiyuh, itupun masih kecil-kecil, sudah dua kali panen dan ketiga kalinya gagal.
Keluhan juga datang dari warga lainnya, yang mengatakan adanya penarikan uang Rp.100 ribu per KK untuk membangun kantor dusun.
“Saya baru bayar Rp.70 ribu kurang Rp.30 ribu. Semua sudah disetir sama pak Kepala Tiyuh. buktinya saja Sekretaris Tiyuh yang dulu pak Enjang mengundurkan diri, mungkin pengeluarannya tidak sesuai dan Sekretaris nya takut akhirnya keluar. Sebab seperti panen program ikan saja yang makan cuma keluarga pak Kepala Tiyuh dan antek-anteknya, kambing itu juga dikelola orang tuanya Kepala Tiyuh sendiri, kami warganya kalau ngusulin sesuatu susah, coba kalau antek-antek nya yang ngusulin cepat, seperti Tiang Lampu Jalan katanya ada pengadaan tapi ini justru wilayah kami belum ada, malah ada yang sudah tumpang tindih” Imbuhnya.
Dari banyaknya kegiatan Tiyuh diduga kuat banyak mengambil keuntungan atau mark up bahkan terindikasi adanya program fiktif, sehingga diduga ada kerugian negara yang dilakukan pihak Pemerintah Tiyuh Tirta Kencana sejak Tahun 2023-2025 Masyarakat menunggu langkah nyata dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk segera menindaklanjuti indikasi penyimpangan tersebut. (D)
Discussion about this post