PANARAGAN (translampung.ID)– Atas kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, Kembali raih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali ke-14.
Opini WTP tersebut diperoleh Pemkab Tubaba secara berturut turut sejak Tahun 2011-2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diberikan secara resmi di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, pada Senin 26 Mei 2025. Diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Nugroho Heru Wibowo,.SE, kepada Bupati Tubaba, H. Ir. Novriwan Jaya, SP.
Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Nugroho Heru Wibowo, mengapresiasi langkah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung yang telah menyusun dan menyerahkan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemda yang terus menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ini penting untuk memastikan anggaran negara digunakan demi kesejahteraan masyarakat” Kata Nugroho.
Sementara itu Bupati Novriwan Jaya menyampaikan keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras, sinergi, serta komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Ini semua merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kita berharap, keberhasilan ini tidak hanya menjadi simbol pencapaian administratif, namun dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya saing tinggi” Jelas Novriwan.
Dikatakan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tubaba, Mirza Irawan Dwi Atmaja,.S.Sos.,MM.,
opini WTP tersebut diberikan setelah melalui proses audit rinci oleh tim BPK yang dilaksanakan dari tanggal 5 April 2025 lalu.
“Alhamdulillah, Pemkab Tubaba kembali mempertahankan opini WTP untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut. Ini menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan keuangan di daerah kita berjalan baik dan sesuai peraturan” Terang Mirza.
Lanjut dia, sebagai komitmen untuk terus berupaya memperbaiki tata kelola keuangan dan aset daerah, Pemerintah Kabupaten Tubaba akan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.
“Kami mengajak seluruh pengelola keuangan daerah di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bersama-sama terus mempertahankan opini WTP yang telah kita raih selama ini” Imbuhnya.
Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah kepala daerah se-Provinsi Lampung, pimpinan DPRD Provinsi, serta pejabat struktural dari BPK RI dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Wakil Ketua I DPRD Tubaba Ponco Nugroho,.ST, Penjabat Sekretaris Daerah Tubaba Perana Putra,.S.H.,M.H., serta pejabat struktural dari BKAD, Inspektorat, dan sejumlah kepala bidang OPD lainnya. (Dirman)
Discussion about this post