PANARAGAN (translampung.ID)– Terkait dugaan Tiga unit kendaraan Dinas (Randis) hilang. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung. Yantoni, meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) jangan hanya mendengarkan saja.
Hal tersebut ditegaskan ketua Komisi I DPRD setempat saat dijumpai translampung.ID diruangkerjanya selasa (7/1/2025) pukul 09.50 Wib.
Menurutnya, berdasar temuan Badan pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung, menyatakan Tiga Unit Randis hilang tidak dapat dijelaskan keberadaanya, itu tidak dapat dibiarkan harus ditindak dan dicari.
“Kita dari DPRD hanya pengawasan, kemudian kita yakin dengan semua instansi dan lembaga yang ada dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Kalau tugasnya APH, ya jangan hanya mendengarkan saja, tapi ketika memang ada permasalahan tolong, ini demi tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan. Malu dengan masyarakat, itu uangnya rakyat, kok masih dipermainkan” Kata yantoni.
Dia menjelaskan, dirinya sudah menjabat selaku anggota DPRD selama Dua periode, yang sering menjadi koreksi oleh pihak BPK masalah mobil, dan pajaknya pun begitu, namun hanya begitu saja. Kita berharap supaya itu ditata dengan baik yang sebenar benarnya.
“Ketika memang sudah ada temuan penggelapan, itu tidak bisa dibiarkan serta merta lagi, harus ditindak dan dicari, karena ini sudah ada unsur pidana dan yang bertanggung jawab soal randis ini siapa, ya Bupati” Tegasnya.
Yantoni berharap, pada masa mendatang tolong benahi tata kelola pemerintahan kita, kemudian kita berbenah sehingga ini bisa akan lebih baik, kedepannya ayo sama-sama kita dukung programnya untuk mencapai Indonesia emas. (Dirman)
Discussion about this post