PANARAGAN (translampung.ID)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI gelar rapat konsolidasi bersama Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, upaya meningkatkan tata kelola delapan sektor utama di daerah setempat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Inspektorat Tubaba, Prana Putra, saat di mintai keterangan usai menerima kunjungan jajaran KPK, pada Kamis (7/11/24).
Menurutmu, dalam rapat Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, telah dibahas delapan area prioritas yang harus diperhatikan, diantaranya.
“Perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, estimasi pajak, perizinan, pengawasan, manajemen aset, dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)” Kata Prana.
Dia menambahkan kegiatan tahunan tersebut bertujuan untuk menilai secara langsung pelaksanaan praktik tata kelola pemerintahan di Tubaba.
“Berdasar penilaian, sektor manajemen ASN saat ini masih menunjukkan persentase dan terbilang rendah dibandingkan sektor lainnya. Namun, masih ada waktu hingga Januari 2025 untuk mencapai target yang ditetapkan oleh KPK” Jelasnya.
Lanjut dia, pada tahun 2023, Tubaba mencatat capaian sebesar 84 persen. Dengan sisa waktu yang tersedia, Prana optimis Tubaba dapat memenuhi target yang ditetapkan. Penutupan penilaian akhir akan dilaksanakan pada 10 Januari 2025.
“Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tulangbawang Barat” imbuhnya
Berdasar pantauan translampung.ID giat rapat konsolidasi KPK tersebut digelar diruang rapat utama Bupati Tubaba, dan berlangsung tertutup. (Dirman)
Discussion about this post