BKAD Tubaba Gelar Sosialisasi Pendampingan Kopi Lampung, Bimtek PPK, SKPD Dan BLUD

PANARAGAN (translampung.ID)– Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

(BKAD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung. Mirza Irawan Dwi A., S.Sos., MM, meminta dukungan dan komitmen kepada seluruh stakeholder demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik dan peningkatan kinerja terlaksana secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKAD Tubaba Mirza Irawan, didampingi Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta Kepala Bidang Perencanaan Anggaran bersama Pejabat Pengawas Fungsional, saat menggelar kegiatan sosialisasi pendampingan layanan kopi lampung dan bimbingan teknis (Bimtek) bagi seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan pejabat perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan pemerintah setempat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sejak hari Kamis – Jum’at, 10 – 11 Oktober 2024 sampai hari Senin – Selasa, 14-15 Oktober 2024, di Bandar Lampung, dengan narasumber Ahmad Baihaqi, CA CRMP, CGAA., Korwas Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dan Anwar Saifudin, Ak, CA, CRMP PF. Ahli Madya Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

Selain itu, juga turut hadir narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Chandra W dan Rama Sihombing. Acara Bimbingan teknis tersebut dibuka Kapusdatin. Kemendagri, Erikson Manihuruk, S.Kom., M.Si., secara daring.

“Saya tegaskan Sistem Informasi Penyelesaian Dokumen (SIPD) merupakan Sistem yang dirancang untuk mendukung satu data, serta meminta komitmen Pemerintah Daerah agar concern menggunakan satu aplikasi SIPD dalam rangka pengelolaan keuangan daerah” Kata Kapusdatin, Erikson Manihuruk, S.Kom., M.Si, selasa (15/10/2024).

Sementara itu, Kepala BKAD Tubaba, Mirza Irawan, menyampaikan kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas bagi para pengelola keuangan daerah, guna perbaikan kinerja tata kelola keuangan daerah. Area perbaikan kinerja difokuskan pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini memperoleh predikat ‘perlu perbaikan’ dari Kementerian Dalam Negeri, dan pada pengendalian defisit riil dalam pelaksanaan APBD, yang menjadi rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

“KOPI LAMPUNG (Koordinasi Pintar Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah) hadir untuk memudahkan koordinasi dan mendorong kolaborasi serta sinergitas yang lebih erat antar seluruh pemangku kepentingan” Kata Mirza Irawan.

Pastinya lanjut dia, tujuannya tersebut merupakan untuk memberikan kontribusi langsung bagi pencapaian Indikator Kinerja Organisasi (IKU) BKAD, yakni meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang terukur, dan mendukung pencapaian IKU Pemerintah Daerah, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD, yang telah diraih selama 13 tahun berturut-turut.

“Dengan demikian saya meminta dukungan dan komitmen kepada seluruh stakeholder demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik dan berharap peningkatan kinerja tersebut terlaksana secara berkelanjutan” Imbuhnya. (Dirman)