PANARAGAN (translampung.id)– Realisasi sejumlah anggaran kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, Tahun Anggaran 2022, diduga Manipulasi Pertanggungjawaban dan diduga Fiktif.
Penelusuran media, saat ditemui di ruang kerjanya, pada (01/11/2023), Kasat Pol PP Tubaba, Fajril Hikmah, enggan menjelaskan secara jelas, terkait besarnya anggaran yang terealisasi pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpinnya, kemudian terkuak informasi perbedaan realisasi anggaran yang dijelaskannya.
“Satpol PP Tubaba jumlah honorer ada 259 orang, yang terdiri dari 256 personil Pol PP, dan sisanya adalah cleaning service, penjaga malam, dan driver, sedangkan jumlah ASN ada 17 orang,” kata Fajril.
Lanjut dia, untuk gaji semua pegawai honorer tersebut adalah sebesar Rp.850 ribu, kemudian untuk anggota Pol PP 256 orang, terdapat tambahan uang makan sebesar Rp.220 ribu.
“Kemudian, diluar itu ada pula tambahan pendapatan untuk anggota Pol PP kita yang bertugas piket sebesar Rp.300 ribu, korsik Rp.250 ribu, dan patwal Rp.300 ribu. Semua uang itu masuk ke rekening. Dari jumlah 256 Pol PP, yang mendapatkan tugas piket sebanyak 88 orang, korsik 20 orang, dan Patwal 8 orang,” terangnya.
Namun, saat dimintai informasi jumlah Pol PP secara detail, Fajril enggan memberikan karena menurutnya hanya pihak tertentu saja yang bisa meminta informasi tersebut seperti Inspektorat.
“Yang jelas sejak saya menjabat sejak Tahun lalu, tidak pernah ada penambahan anggota Pol PP,” katanya.
Saat disinggung mengenai pengadaan pakaian dinas, dirinya mengaku ada pengadaan Tahun lalu untuk semua pegawai non ASN.
“Pengadaan nya lelang. Satuan biaya nya Rp.750 ribu untuk baju dan celana, serta Rp.500 ribu untuk sepatunya. Jadi total Rp.300 juta lebih. Kalau pelaksana nya saya tidak tahu siapa, dan bagaimana teknis pelelangan nya saya tidak bisa memberi keterangan,” tuturnya.
Dirinya mengungkapkan, sementara pada Administrasi Umum, Tahun lalu dipergunakan untuk berbagai keperluan yaitu, biaya perjalanan dinas baik lokal maupun provinsi khusus untuk ASN, service kendaraan, biaya BBM untuk 4 kendaraan sebesar Rp.8,75 juta per bulan (Patwal, Dalmas, Kasat, Sekretaris), ATK, Fotocopy, sewa kendaraan dinas Rp.95 juta, dan internet.
“Saya lupa jumlahnya berapa. Adapun untuk penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah yang terdiri penyediaan jasa komunikasi dan SDM listrik serta penyediaan pelayanan umum kantor, itu menyatu dengan Administrasi Umum karena anggaran itu diakumulasi termasuk sewa kendaraan Kasat. Kalau jasa komunikasi itu setahu saya malah tidak ada,” ujarnya.
Disinggung program pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD), dia mengaku diperuntukkan untuk pemeliharaan kendaraan dinas dan pajak.
“Itemnya saya kurang hafal. Tetapi untuk pemeliharaan BMD itu seperti pajak memang cukup besar juga, karena kendaraan dinas kita sudah lama mati pajak dan memang waktu itu kita terima barang tidak disertai surat menyurat, itulah yang diurus, mobil Dalmas berupa Truck, Patwal, mobil Kabid Tribun berupa Panther 2010, dan Sekretaris berupa mobil Pick Up,” jelasnya.
Ditanya program peningkatan trantibum yang menghabiskan dana mencapai Rp.3,294 miliar, dia menerangkan anggaran itulah yang digunakan untuk gaji-gaji. Kemudian, belanja hibah Rp.100 juta, yaitu untuk Brimob Rp.50 juta dan Kodim 0412 sebesar Rp.50 juta. Selain itu, ada pula program penegakan Perda Rp.94 juta untuk turun operasi yustisi yang melibatkan TNI – Polri sebanyak 2 kali, dan kemudian beberapa ada juga yang digunakan operasi tanpa melibatkan TNI – Polri.
“Memang ada beberapa temuan seperti di belanja Hibah, tetapi sudah diselesaikan hanya perbaikan administrasi. Yang jelas memang anggaran kita seperti Tahun ini saja sedang dilakukan efesiensi anggaran, jadi rata-rata yang keluar hanya BBM dan Honor Pemda, kegiatan banyak tidak ada, dan yang tidak mengusulkan maka tidak bisa cair,” pungkasnya.
Sementara itu, berdasar informasi yang didapat, realisasi anggaran Satpol PP Tubaba Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.6,031 miliar, yang terdiri untuk gaji dan tunjangan ASN 1,6 miliar, belanja pakaian dinas Rp.310 juta.
Kemudian, pada Administrasi Umum, penyediaan peralatan kantor, logistik kantor, dan rapat koordinasi, total menghabiskan anggaran Rp.427 juta.
Selanjutnya, terdapat pula penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah, terdiri penyediaan jasa komunikasi dan SDM listrik serta penyediaan pelayanan umum kantor, total sebesar Rp.166 juta, terpisah dari Administrasi Umum.
Lalu, pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah mencapai Rp.146 juta terdiri dari pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan operasional. Serta Program peningkatan trantibum Rp.3,294 miliar, dipergunakan untuk belanja barang dan jasa Rp.3,1 miliar, belanja hibah 100 juta, dan penegakan Perda Rp.94 juta terdiri belanja barang dan jasa. (D/r)
Discussion about this post