PANARAGAN (translampung.id)– Diduga realisasikan anggaran kegiatan mencapai puluhan miliar pada tahun anggaran 2021, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, Majril, berkeberatan diwawancarai seputar kegiatan yang dilakukan di situasi pandemi Covid-19, dan membenturkan profesi wartawan dengan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Kepala Dinas Kesehatan tersebut berdalih meminta wartawan membuat surat permohonan tertulis terkait dengan sejumlah pertanyaan yang diperlukan, dengan mengesampingkan profesi wartawan yang jelas dipayungi dengan Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999.
Dikatakan Majril, saat ditemui diruang kerjanya, Senin (27/6/2022), bahwa terkait kegiatan tahun 2021, diakuinya telah dilaksanakan dan di audit.
“Kalau mau konfirmasi saya minta secara tertulis saja, biar saya juga bisa menjawab secara pas, itu kan jelas UU No 14 tahun 2008 terkait keterbukaan publik, mana yang boleh diekspos dan tidak.” Kata Majril.
Ia berdalih, wartawan dapat membuat surat tertulis yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan, dari instansi mana dan juga menyampaikan tujuan menanyakan realisasi anggarannya. Sebab menurut Majril, pihaknya juga harus konsultasi terlebih dahulu ke Inspektorat Tubaba agar tidak salah.
“Ini kan tadi habis apel di rapatkan juga, untuk mengaktifkan kembali PPID, jadi kedepan kalau mau konfirmasi klarifikasi pakai surat tertulis. Jadi saya juga ada waktu mengumpulkan bahannya, apalagi kegiatan sudah dilakukan.” Ujarnya.
Lanjut Majril, Dinasnya akan mengacu pada UU KIP, menurutnya jika kegiatan baru dilakukan dirinya bisa menjawab secara langsung, tapi yang telah berlalu justru minta klarifikasi secara tertulis.
“Jadi gini, jawaban saya minta secara tertulis, biar jelas tujuan mau apa. Coba tanya sama pak Inspektur, karena kesepakatannya seperti itu. Kita dipanggil DPRD saja ada Surat. Kamu buat saya jawab, jadi buat aja tulis. Jangan sampai kesalahan saya sedikit jadi bahan. Jadi saya mengacu saja pada Keterbukaan Informasi Publik. Jadi saya tidak bisa diwawancarai.” Imbuhnya.
Penelusuran media, puluhan miliar anggaran Dinas Kesehatan Tubaba tahun 2021 diduga sarat penyimpangan, pasalnya sejumlah realisasi kegiatan yang dilakukan tidak satupun ASN berani menjelaskan dan justru mengarahkan wawancara kepada Kepala Dinas.
Selain itu, audit dan laporan hasil pemeriksaan BPK juga dijadikan tameng instansi terkait, seakan realisasi anggaran telah bebas dari dugaan korupsi, sedangkan Dinas Kesehatan Tubaba diduga merealisasikan puluhan kegiatan dengan menghabiskan anggaran mencapai 54 Miliar Lebih. (D/r)
Discussion about this post