PANARAGAN (translampung.id)– Terkait dugaan mark up anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, kini semakin terkuak.
Bahkan, Kepala Bidang (Kabid) Pemadam dan Penyelamatan, Nur Budiman, berharap dugaan penyimpangan anggaran tahun 2021 dapat segera diperiksa.
Dirinya yang dituding juga jarang ngantor oleh Kepala Dinasnya Apriansyah, membantah bahwa dirinya bukan sengaja tidak masuk bekerja, melainkan sedang mengemban tugas luar daerah.
“Jadi saya bukan tidak ke kantor, tapi tetap saya monitor kantor, karena saya meminta izin kepada Bupati untuk berangkat dalam rangka persiapan dana pembangunan di Tubaba.” kata Nur Budiman saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Kamis (7/4/2022).
Nur Budiman mangaku sejak Dinas Damkar Tubaba terbentuk dan Kepala Dinasnya dilantik 7 Januari 2021 beserta jajarannya, Kabid tersebut tidak pernah dilibatkan terkait anggaran dinas.
“Bukan berarti saya menghindar, saya tidak pernah diajak ngobrol masalah anggaran 2021, padahal saya juga sudah berjuang menyiapkan dinas, saya juga ikut terlibat menyiapkan anggarannya dengan tim anggaran DPRD, saya tidak mau jadi korban, lanjutkan saja periksa.” Ucapnya.
Kabid tersebut blak-blakan terkait sejumlah pengadaan perlengkapan pemadam, dan kegiatan pada Dinas tersebut.
“Mereka tidak ngajak saya, service mobil saja maunya sendiri, anggaran maunya ngomong apa, dan saya tidak mau dijadikan korban, saya sudah mau pensiun.” Tuturnya.
Kabid tersebut mengungkapkan, untuk pengadaan sepatu dan lain-lain sudah dianggarkan, tapi tidak sesuai spesifikasinya.
“Sepatunya saja masternya kayak begitu. saya minta belikan yang ada besinya, tapi yang dibeli ecek-ecek. Periksa itu anggaran semua 2021, nanti disesuaikan, coba lihat, service mobil habis berapa, tapi lihat apa saja, ban cuma dibelikan berapa, aki berapa, saya tidak mau jadi korban.” Jelasnya.
Lanjut Kabid tersebut, kondisi pos pemadam sangat memprihatinkan, seakan-akan dinas tidak peduli dengan kenyamanan dan kesejahteraan personel pemadam kebakaran.
“Coba lihat kembali, masa Pos Damkar saja begitu, tidak dipedulikan dan saya bisa ngomong apa. Bahkan BBM saya saja cuma 100 atau 200 ribu saja sebulan. Sedih, coba tanya dengan anak-anak anggota saya. Saya tinggalin sampai-sampai saya minta evaluasi pada pak Bupati.” Ungkapnya.
Terpisah, beberapa petugas Damkar Tubaba, yang enggan disebutkan namanya, saat dikonfirmasi pada (08/4/2022), menerangkan bahwa dari 4 armada atau mobil yang dimiliki, hanya 3 saja yang dapat beroperasi, 2 pengangkut air, dan 1 yang memakai hydrant hibah dari Jepang. Sedangkan 1 nya lagi juga hibah dari Jepang pengangkut petugas sama sekali tidak bisa beroperasi.
“Waktu itu memang pernah ada perbaikan, mekaniknya dari Bogor, setahu kami yang diperbaiki hanya dua mobil pemadam saja yang mobil lama, sedangkan dua mobil hibah dari Jepang tidak diperbaiki sama sekali.” Papar Narasumber.
Lanjut dia, kalau dua yang diperbaiki itu setahu kami cuma ganti mesin semprot, sirine, dan beberapa Ban. Adapun lainnya perbaikan biasa dan pengecatan. Itu pun saat ini sudah ada lagi yang mengalami kerusakan, seperti aki soak dan lain-lain.
Disinggung mengenai pembayaran honor, mereka menjelaskan, bahwa pada awal tahun 2021 hingga bulan September, menerima gaji 900 ribu, dan mulai Oktober barulah naik menjadi 1,2 juta. Jika ada personel tidak masuk, maka honor akan dipotong 20 ribu per absen, bahkan tahun 2021 banyak personil mengundurkan diri dan diganti secara diam-diam.
“Adapun peralatan di Pos Damkar ini tidak ada pengadaan apa-apa, bahkan kami beli minum saja patungan uang kami sendiri, yang ditanggung hanya listrik dan wifi. Tempat tidur penjagaan kami ada yang bawa sendiri, Fasilitas TV ini bekas, dan lihat saja sendiri kondisi pos ini, MCK saja tidak ada kami harus numpang ke mushola dan tetangga terdekat.” Katanya.
Penelusuran media, saat hendak menemui Sekretaris DPKP di kantornya terkait inventarisasi fasilitas perlengkapan, tampak kondisi kantor hanya dijaga oleh dua orang petugas Damkar. Terlihat kondisi kantor hanya terisi perlengkapan pengadaan barang sejak tahun 2011.
“Saya tidak masuk kantor hari ini, saya sedang tidak sehat, silahkan saja melihat kondisi kantor. Untuk jelasnya koordinasi dengan bandahara dan kuasa pengguna anggaran.” Imbuhnya. (D/r)
Discussion about this post