TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN. Terkait Rp 24 Miliar anggaran penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan bantuan sosial untuk masyarakat di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, menuai komentar tokoh masyarakat dan Praktisi Hukum.
Dikatakan H.Herman Artha S.ikom, Tokoh Federasi Adat Marga Empat Tubaba dan Ketua Pokdarkamtibmas, tentunya Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak Eksekutif tidak boleh gegabah dan harus melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan pihak Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
“Hal itu harus dilakukan, karena selain mekanisme, DPRD adalah wakil rakyat yang duduk di Pemerintahan, yang kita percaya bisa menyampaikan apa yang masyarakat inginkan kepada pihak Pemerintah Eksekutif khususnya di tengah situasi Pandemi Corona ini, agar bisa membuat keputusan yang tepat, terutama dalam hal anggaran penanganan Covid 19,” terangnya, saat dikonfirmasi translampung.com pada Kamis (30/4/2020) pukul 10.30 WIB.
Pembahasan tersebut harus segera dilakukan, jelasnya, karena jika terlalu lama maka dikhawatirkan situasi akan lebih buruk. Terutama dalam hal pula bantuan-bantuan yang akan diberikan, itu harus jelas dan jangan ada permainan di tengah Pandemi ini. Karena sebenarnya apapun itu adalah Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat.
Sementara itu, dikatakan Praktisi Hukum Provinsi Lampung Ginda Ansori Wayka SH,MH, yang juga pemilik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cinta Kasih, mengatakan. Bahwa dalam kondisi apapun, sebagai bagian dari Pemerintah yang menjalankan fungsi legislasi anggaran dan pengawasan, maka DPRD harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jika tidak, maka itu sudah menyalahi aturan.
“Baik itu Refocusing anggaran dan kebijakan pemberian bantuan harus melibatkan Legislatif, apalagi berkaitan dengan bantuan-bantuan sosial, sehingga bisa diawasi dengan baik,” imbuhnya. (D/R)
Discussion about this post