Pemkab Tubaba Raih Raport Penghargaan Sakip, Sekda: Kedepan OPD Akan Dinilai

TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)–
Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, kembali mendapat penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, di Bali pada 27 Januari 2020.

Hal tersebut diserahkan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB DR. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., S.E., M.Eng, yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba H.Herwan Sahri,SH.,M.Ap. 

Ungkap Herwan, sapaan akrab Sekda Tubaba bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menyerahkan hasil evaluasi atas penerapan SAKIP pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat tahun 2019. 

“Hari ini (Senin,27/1/2020) saya menerima Anugerah award Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, di Bali. Alhamdulillah, pada tahun 2019 yang saya terima di tahun 2020 ini, Kabupaten Tubaba naik peringkat menjadi CC atau Cukup Baik, yang pada tahun 2018 lalu Tubaba mendapatkan peringkat C atau Cukup/Sedang.” kata Herwan, kepada translampungi.com Via telepon pukul 10.40 WIB.

Menurutnya, SAKIP adalah tolak ukur atau standar bagi Pemerintah daerah untuk mengukur baik atau tidaknya perencanaan dan setiap anggaran. 

“Semua Administrasi, baik dimulai dari Perencanaan hingga realisasi anggaran dan pertanggungjawabannya harus dilakukan atau dilaksanakan dengan baik, untuk kepentingan masyarakat, semakin baik SAKIP yang dilakukan maka kinerja Pemerintah Daerah sudah pasti baik juga.” Terangnya.

Lanjut dia, Kementerian PAN-RB menyerahkan secara langsung “rapor” Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut sekaligus rekomendasi perbaikannya.  

“Kalau tidak salah ada 161 pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi di wilayah II yang diberikan hasil evaluasinya, termasuk Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan hasil rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan pada tahun selanjutnya. Nanti untuk kedepannya Tubaba akan diberlakukan penilaian setiap OPD, sebab proses yang dilakukan Kementerian dinilai secara Objektif.” Imbuhnya (D/R)