Pemkab Tubaba Dukung Tata Kelola Pertanahan Efektif Berorientasi Tumbuhkan Ekonomi

PANARAGAN (TransLampung.ID)-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, komitmen dukung sinergi bersama pemerintah pusat, dan provinsi, untuk mewujudkan tata kelola pertanahan dan pemanfaatan ruang yang efektif, transparan, serta berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba, Iwan Mursali, saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Program Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah di Ruang Rapat Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, pada Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, Kehadiran sejumlah jajaran perangkat daerah tersebut menunjukkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Tubaba dalam memperkuat koordinasi lintas sektor terkait pengelolaan aset daerah, penataan ruang, pelayanan perizinan, hingga optimalisasi pemanfaatan tanah sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Rapat koordinasi teknis ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Edi Suryanto, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Lampung Suwito, Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Pertanahan Dedi Noor Cahyanto, serta seluruh Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung” Kata Sekda.

Lanjut dia, pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih sertifikat, sengketa lahan, hingga praktik mafia tanah di Provinsi Lampung.

“Langkah itu dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Pemerintah Daerah dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerjasama Pemerintah Daerah untuk Mendorong Penguatan Fiskal, Pelayanan Publik, dan Pengamanan Aset Daerah” Jelasnya.

Ia mengatakan, hasil koordinasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkuat sinergi antar perangkat daerah, meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan tata ruang, serta membuka peluang investasi yang lebih luas guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. (Dirman)