BANDARLAMPUNG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan pelaksanaan hasil pembangunan Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2025 secara nasional yang dilaksanakan serentak di 37 provinsi.
Peresmian dipusatkan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur dan diikuti secara daring oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan jajaran dari Balai Keratun, Komplek Dinas Kantor Gubernur, Selasa (23/6/2026).
Di Provinsi Lampung sendiri, ada 7 ruas jalan yang diresmikan dengan panjang penanangan 19,48 km meliputi Sp. Korpri-Purwotani 1, Sp. Korpri-Purwotani 2, Pekurun Udik-Talang, Sekincau-Waspada, Sedayu-Tugu Papak, Raman Aji-Kota Raman dan sepanjang jalan Teuku Cik Ditiro Bandar Lampung.
Secara keseluruhan, ada 15 ruas jalan Provinsi Lampung yang termasuk ke dalam Inpres Jalan Daerah Tahun 2025 dengan panjang pengerjaan 51,1 km.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang telah selesai dikerjakan menjadi langkah penting dalam memperkuat konektivitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat hingga ke pelosok daerah.
Ia menegaskan bahwa jalan yang baik memiliki peran strategis dalam memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai produk masyarakat dari desa menuju pasar, pusat distribusi, maupun kawasan industri.
Presiden Prabowo Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas membutuhkan jaringan jalan yang memadai agar biaya logistik dapat ditekan dan konektivitas antarwilayah semakin kuat.
Ia menekankan bahwa tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses infrastruktur.
“Jalan yang baik merupakan bagian dari strategi ketahanan nasional. Swasembada pangan, energi, dan air membutuhkan dukungan sistem distribusi yang lancar sehingga hasil produksi dapat menjangkau masyarakat secara efektif,” ujarnya.
Presiden Prabowo juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Ia menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan pembangunan hingga menjangkau daerah dan desa-desa di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melaporkan bahwa pembangunan jalan melalui Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah telah rampung 100 persen dan siap dimanfaatkan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden, khususnya dalam mendukung swasembada pangan, energi, dan air melalui penguatan infrastruktur konektivitas sebagai tulang punggung sistem logistik nasional.
“Capaian nasional Inpres Jalan Daerah Tahun 2025 meliputi pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi dengan investasi APBN sebesar Rp5,41 triliun,” ujarnya.
Menurut Dody, ruas-ruas jalan yang ditangani difokuskan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan pasar, mengintegrasikan jalan daerah dengan jalan nasional, serta memperkuat akses masyarakat menuju pusat pelayanan.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur jalan saat ini tidak lagi terpusat di wilayah tertentu, melainkan menjangkau seluruh daerah secara lebih merata dan inklusif guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendorong peningkatan kualitas jalan melalui kolaborasi berbagai pihak di tengah keterbatasan kemampuan APBD.
Menurutnya, Program Inpres Jalan Daerah menjadi salah satu solusi strategis untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota di Lampung.
“Kita mendorong agar Program Inpres Jalan Daerah diperbanyak di Provinsi Lampung, terutama untuk mendukung peningkatan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota,” ujarnya.
Selain dukungan pendanaan dari APBN, Gubernur Mirza juga membuka peluang pembiayaan melalui kolaborasi dengan sektor swasta, termasuk pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Beberapa ruas jalan sudah menggunakan pola kolaborasi dengan pihak swasta melalui CSR, seperti yang dilakukan di Kabupaten Way Kanan,” ujarnya.
Gubernur Mirza berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dapat terus diperkuat guna mempercepat peningkatan konektivitas antarwilayah di Lampung, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, menekan biaya logistik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Discussion about this post