PANARAGAN (tramslampung.ID)- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung. Yantoni, sebut efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba tidak melibatkan DPRD.
Menurutnya, saat pemerintah Daerah melakukan pembahasan efisiensi dengan internal mereka dan tidak melibatkan unsur Legislatife, fraksi Gerindra meyakini langkah pemerintah daerah tidak sempurna dan maksimal. Sementara menurut peraturan instruksi Presiden penyusunan efisiensi tersebut harus diberitahu ke DPRD agar dibahas sama-sama.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mereka meminta kita dapat lebih selektif terkait anggaran hibah. Sebab itu, Pada saat pembahasan APBD 2025 fraksi gerindra memang sudah kencang protes, supaya tidak memberikan hibah kepada Politeknik Tunas Garuda, dengan notabene universitas itu belum jelas akreditasinya tetapi masih dipaksakan.
“Anehnya lagi saat efisiensi dana hibah untuk Tunas Garuda tidak dikurangi itu yang menjadi kejanggalan, kami minta kepada kementerian dalam negeri, terkait efisiensi Tubaba agar dapat ditolak, dan diminta susun kembali” Kata Yantoni, Kamis (20/3/2025).
Diberitakan sebelumnya. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tubaba turut melakukan penyesuaian dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp.53 Miliar lebih.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba, Perana Putera, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan, berdasar Inpres tentang Efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tubaba telah menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Adapun rincian belanja yang dilakukan efisiensi terdiri dari, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas Sebesar 50 persen, Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Hibah dan Bansos” Kata Sekda.
Terkait efisiensi itu, telah ditetapkan secara resmi oleh Bupati Tubaba dalam Surat Edaran Nomor 900/460/III.04/TUBABA/2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulangbawang Barat Tahun Anggaran 2025, tertanggal 6 Maret 2025.
“Selain Inpres, dalam besaran efisiensi anggaran, Pemkab Tubaba juga mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025” Jelasnya.
Kemudian, berdasar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulangbawang Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Untuk Surat Edaran yang telah diterbitkan Bupati Tubaba, ditujukan kepada Kepala SKPD agar melakukan penyesuaian besaran alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada masing-masing RKA-SKPD 2025. Penyesuaian besaran alokasi belanja dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)” Terangnya.
Lanjut dia, berdasar lampiran Surat Edaran tersebut, adapun rincian rekapitulasi nilai efisiensi seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat 2025 yakni.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp.1.072.503.000, Dinas Kesehatan Rp.517.420.597, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp.25.861.441.423, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp.263.496.000, Satuan Polisi Pamong Praja Rp.191.147.870, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp.163.661.500,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp.253.602.000, Dinas Sosial Rp.387.266.000, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp.171.355.000, Dinas Ketahanan Pangan Rp.179.778.000, Dinas Lingkungan Hidup Rp.314.479.300, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp.339.497.000.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Rp.325.549.500, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp.230.488.000, Dinas Perhubungan Rp.492.216.000, Dinas Komunikasi dan Informatika Rp.2.344.914.000, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Rp.311.976.000, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp.396.445.250.
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Rp.1.041.172.000, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp.192.350.000, Dinas Perikanan Rp.128.648.000, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp.592.953.000, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp.237.818.500, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp.133.896.000, Sekretariat Daerah Rp.2.263.013.100.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp.6.000.000.000, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Rp.2.050.494.000, Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp.4.207.229.150, Badan Pendapatan Daerah Rp.572.979.500, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rp.638.646.500.
Inspektorat Daerah Rp.990.772.000, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Rp.177.199.500, Kecamatan Tulang Bawang Udik Rp.76.835.000, Kecamatan Gunung Terang Rp.64.695.000, Kecamatan Gunung Agung Rp.71.275.000, Kecamatan Lambu Kibang Rp.58.985.000, Kecamatan Way Kenanga Rp.67.550.000,
Kecamatan Tumijajar Rp.96.415.000, Kecamatan Pagar Dewa Rp.77.482.500, Kecamatan Batu Putih Rp.67.397.500, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Rp.351.189.310.
“Dari rincian anggaran efisiensi masing-masing SKPD itu, maka didapat nilai total efisiensi belanja daerah mencapai Rp.53.967.232.000, dari total APBD 2025 termasuk gaji pegawai sebesar Rp.982.459.060.550” Imbuhnya (Dirman)
Discussion about this post