Proyek Provinsi Disoal Warga, Anggota Komisi IV Minta Tunda PHO

BANDAR LAMPUNG (translampung.ID)–Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Wahrul Fauzi Silalahi,

Minta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi untuk memanggil Kontraktor dan Konsultan, terkait pekerjaan drainase di Tubaba tunda Provisional Hand Over (PHO).

Hal tersebut disampaikan Wahrul Fauzi Silalahi anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Gerindra saat dihubungi translampung.ID via telepon pada (11/12/2024) sekitar pukul 09.24 Wib.

Menurutnya, seluruh proyek yang bersumber dari Provinsi di kabupaten jangan sampai pengerjaannya dapat mencederai proses pembangunan selanjutnya.

“Jangan sampai mengganggu proses pembangunan yang ada di Lampung ini, dengan pekerjaan tidak baik akan jadi masalah di kemudian hari” Kata Wahrul.

Dia menegaskan, akan segera berkoordinasi kepada Dinas PU Provinsi untuk dapat memanggil Kontraktor dan Konsultan, agar dapat memperbaiki pekerjaan tersebut sesuai kontrak dan prosedur yang ada.

“Akan kita koordinasikan kepada Dinas Terkaitnya, Supaya kontraktor atau pelaksanaan agar dapat membenahi pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak, jika perlu jangan di PHO” Tegasnya.

DIBERITAKAN SEBELUMNYA :
Proyek Drainase milik Dinas PU Provinsi Lampung di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) diduga dikerjakan oleh pihak pelaksana rekanan secara asal-asalan menuai protes warga.

Bram Warga suku 06 Tiyuh Penumangan baru Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten setempat mengatakan sejumlah warga memprotes Proyek Drainase milik Pemerintah Provinsi Lampung.

Menurut Bram, proyek tersebut merupakan kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas PU Tahun Anggaran 2024 di protes warga lantaran pemasangan material yang digunakan syarat akal-akalan sehingga tidak akan bertahan lama.

“Kami menyaksikan langsung tukang yang mengerjakan proyek itu tidak ada plang proyek terlihat ada pengurangan volume semen pelekat pada sisi batu dinding Drainase hanya sedikit yang menempel itupun hanya bagian permukaan luar saja” Kata warga pada senin (9/12/2024).

Dia membeberkan bahwa kecurangan juga terjadi pada sistem peletakan batu tidak sesuai dan syarat dengan akal-akalan terindikasi menggunakan material tanah untuk menghemat material semen pelekat.

“Kami warga meminta rekanan proyek ini di evaluasi bapak Pj Gubernur Lampung, kegiatan itu harus dibongkar ulang dikerjakan dari awal, agar bisa bertahan lama dan memberikan asas manfaat bagi masyarakat” Harapnya.

Sementara saat dikonfirmasi awak media salah satu tenaga pekerja pada proyek tersebut mengaku bahwa dirinya bekerja berdasarkan perintah pengawas rekanan pelaksana.

“Saya hanya sebagai pekerja disini, kami kerja sesuai instruksi pengawas lapangan, pasangan material yang digunakan kami mengikuti anjuran dari pak Erwin dan Nurdin” Imbuhnya (Red)