Keterbatasan Anggaran, 496 PPPK Tidak Kunjung Diangkat

PANARAGAN (translampung.Id) – Sejak dua tahun terakhir, keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, dalam keadaan tidak baik baik saja.

Hal tersebut terlihat atas keterbatasan anggaran Pemkab Tubaba untuk mengakomodir pengangkatan sejumlah 496
tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah mengikuti tes tahun 2021 lalu.

Menurut Endah Suryani, selaku ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Tubaba mengatakan. Audiensi yang dilakukan terhadap Lintas Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyampaikan protes kepada pemerintah daerah

“Sudah 2 tahun belakangan ini tidak pernah ada usulan Pemkab Tubaba untuk pengangkatan guru menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)” Kata Endah pada (30/1/2024).

Menurutnya, berdasar pasal 66 Undang- undang nomor 20 tahun 2023 dan surat Menpan RB nomor B/3540/M. SM. 01. 00/2023 terkait penataan pegawai dan kebutuhan ASN.

“Kami meminta tahun 2024 ini Pemkab dapat mengusulkan formasi PPPK guru. Prioritas kami adalah formasi terhadap 496 guru yang sudah sempat mengikuti tes Calon PPPK tahun 2021 lalu agar dapat dituntaskan tahun ini” Jelasnya.

Menanggapi itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tubaba Novian, menyampaikan. pengangkatan PPPK tersebut terkendala pada kesiapan anggaran.

“Sebenarnya selalu kita usulkan, tapi permasalahannya di anggaran kita yang belum mencukupi. Sebab, untuk gaji ASN PPPK itu menjadi tanggung jawab daerah atau APBD, sedangkan kebutuhan gaji yang bisa diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) hanya 30 persen saja” Ungkapnya.

Namun kata dia, pihaknya tetap berupaya mengusulkan, tidak hanya guru honorer saja, tetapi termasuk dari formasi tenaga kesehatan dan teknis lainnya.

“Akan segera kita laporkan ke pimpinan, penerimaan dipastikan ada, untuk kepastian jumlahnya berapa, kita menunggu keputusan pimpinan dan pusat” Jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Tubaba Joko Kuncoro, menyatakan pihak DPRD akan memperjuangkan semua guru-guru honorer di Kabupaten Tubaba untuk diusulkan pengangkatan di tahun 2024.

“Kita utamakan untuk 496 guru honorer yang sudah sempat mengikuti tes pada perekrutan PPPK tahun 2021” Imbuhnya (Dirman)