PANARAGAN (TransLampung.ID)-
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan,
Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, Eri Budi Santoso, menggelar Rapat Pelaksanaan Verifikasi Faktual, Penghargaan Kinerja Pembangunan Daerah (PKPD) di Ruang Rapat Asisten II, pada Rabu (1/7/2026) beberapa waktu lalu.
Hal tersebut menindaklanjuti surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, terkait pelaksanaan Verifikasi Faktual PKPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2026.
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan Pemerintah Kabupaten Tubaba dalam menghadapi verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Utama (TPU) dan Tim Penilai Independen (TPI) Provinsi Lampung pada 6 Juli 2026 kemarin.
Menurut Asisten II Eri Budi Santoso, seluruh perangkat daerah harus mempersiapkan kebutuhan verifikasi secara maksimal, baik dari sisi administrasi, data dukungan, maupun koordinasi lintas sektor. Sebab, penghargaan ini menjadi momentum untuk menunjukkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Tubaba.
“Keberhasilan dalam verifikasi ini merupakan hasil kerja bersama. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memastikan seluruh data dan dokumen pendukung telah lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan” Kata Eri.
Berdasar surat Bappeda Provinsi Lampung, terdapat sejumlah hal yang harus dipersiapkan diantaranya. Penyusunan video profil daerah yang memuat gambaran pembangunan, dukungan terhadap program unggulan Provinsi Lampung, keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta kondisi daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan program unggulan.
“Selain itu, kita juga diminta menyiapkan paparan mengenai capaian pembangunan, proses perencanaan, serta bentuk dukungan terhadap program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung” Ungkapnya.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan verifikasi nanti akan dihadirkan berbagai unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan daerah, mulai dari unsur pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, media massa, akademisi, hingga unsur DPRD.
“Melalui rapat koordinasi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi agar pelaksanaan verifikasi faktual berjalan lancar. Kita optimistis mampu menampilkan berbagai inovasi, capaian pembangunan, serta kolaborasi yang telah diwujudkan dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan” Jelasnya. (Dirman)
Discussion about this post