BANDARLAMPUNG —– Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menjadikan pendidikan sebagai instrumen fundamental dalam pembangunan manusia.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam Rapat Koordinasi Implementasi Program Prioritas dan Inovasi Tahun 2026 bertajuk yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Lampung di Hotel Novotel, Senin (13/4/2026).
Wagub Jihan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta BGTK Provinsi Lampung atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
Ia menekankan bahwa meskipun kondisi fiskal menjadi tantangan, kolaborasi yang kuat mampu memastikan program prioritas pendidikan tetap berjalan optimal, khususnya dalam peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
“Pendidikan merupakan instrumen utama pembangunan manusia. Tanpa sumber daya manusia yang mumpuni, potensi daerah tidak akan maksimal,” ujarnya.
Wagub Jihan menegaskan bahwa tanpa SDM yang unggul, potensi daerah tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Oleh karena itu, Pemprov Lampung terus berupaya meningkatkan standar kualitas guru dan tenaga pendidik sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengimplementasikan kebijakan pembebasan biaya komite untuk SMA Negeri di seluruh wilayah Lampung.
Wagub Jihan menekankan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan sekaligus menekan angka anak tidak sekolah.
Selain itu, Pemprov juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan inovasi serupa sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Dalam perspektif pembangunan, capaian sektor pendidikan di Lampung menunjukkan tren positif dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung tercatat mencapai 73,98 poin atau meningkat 1,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan ini didukung oleh berbagai indikator seperti Angka Harapan Hidup sebesar 74,71 tahun, Harapan Lama Sekolah 12,79 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah 8,61 tahun.
Namun demikian, Wagub Jihan mengakui masih adanya sejumlah tantangan strategis, di antaranya kesenjangan akses pendidikan di wilayah 3T, keterbatasan infrastruktur, tingginya angka anak tidak sekolah, serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Lampung menghadirkan berbagai program inovatif seperti Sekolah Cangkok bagi siswa di daerah terpencil, program Lampung Mengajar untuk distribusi guru, serta Vokasi Migran guna menyiapkan tenaga kerja terampil berdaya saing global.
Di sisi lain, Wagub Jihan mengungkapkan bahwa Pemprov Lampung juga terus mendorong transformasi digital pendidikan melalui berbagai platform seperti Ruang Menghimpun Data (RMD), Aksi Jihan (Aksi Uji Latihan) dan Desmat sebagai sarana penguatan kesiapan siswa menghadapi pendidikan tinggi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Prof. Nunuk Suryani menegaskan bahwa visi nasional pendidikan saat ini adalah “Pendidikan Bermutu untuk Semua”, yang berfokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan tanpa diskriminasi.
Visi ini merupakan turunan dari agenda pembangunan sumber daya manusia dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Dalam mendukung implementasi di Provinsi Lampung, Ditjen GTK menyiapkan sejumlah program prioritas tahun 2026, antara lain penguatan profesionalisme guru melalui percepatan sertifikasi, peningkatan kualifikasi akademik hingga jenjang S1/D4, serta pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan.
Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong pemenuhan kebutuhan guru melalui skema seleksi PPPK dan CPNS, serta penataan tata kelola guru yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Untuk Lampung, Ditjen GTK juga akan mempercepat penuntasan sertifikasi guru (PPG), redistribusi guru agar lebih merata, serta penyelesaian status guru non-ASN agar tetap dapat mengajar sambil mendapatkan dukungan tunjangan.
Program lainnya yang akan dijalankan di Lampung meliputi beasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum S1/D4, pelatihan peningkatan kompetensi berbasis kelompok kerja guru, serta penguatan pembelajaran berbasis teknologi seperti coding, kecerdasan artifisial (AI), literasi, numerasi, dan STEAM.
Selain itu, Nunuk menegaskan bahwa Ditjen GTK juga mendorong percepatan pengisian kepala sekolah definitif guna memperkuat kepemimpinan di satuan pendidikan.
Sementara itu, Kepala BGTK Provinsi Lampung Hendra Apriawan menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan kompetensi terhadap 33.000 guru pada tahun 2025.
Hasil pemetaan tersebut menunjukkan rata-rata kompetensi guru masih berada di kisaran 50 persen, sehingga diperlukan intervensi pelatihan yang lebih tepat sasaran.
Berdasarkan hasil analisis tersebut, Hendra menyampaikan bahwa BGTK Lampung akan menjalankan program pelatihan berbasis kebutuhan riil guru, dengan pendekatan kolaboratif bersama perguruan tinggi, organisasi profesi, dan pemerintah daerah dimana program ini dirancang agar efektif namun tetap efisien dari sisi anggaran.
Selain itu, Hendra juga menyampaikan bahwa BGTK Lampung juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pendidikan.
Program peningkatan kompetensi guru akan difokuskan pada penyesuaian kebutuhan spesifik, sehingga pelatihan yang diberikan benar-benar berdampak terhadap kualitas pembelajaran di kelas.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan kualitas sumber daya manusia Lampung semakin meningkat dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
Discussion about this post