KOTAMETRO, TRANSLAMPUNG.ID – Pemerintah Kota Metro terus melakukan beberapa langkah dalam pengendalian angka inflasi di kota setempat.
Di mana langkah tersebut salah satunya dilakukan dengan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat realisasi program subsidi.
Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Yulia Candrasari dalam
Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 bersama pemerintah pusat yang dilakukan secara virtual di OR Setda Kota Metro pada Senin 25 Agustus 2025.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa upaya pengendalian inflasi dilakukan dengan menjaga stabilitas harga barang dan jasa di daerah. Sekian itu juga melindungi daya beli masyarakat.
Karenanya ia menekankan mengenai pentingnya sinergitas dengan semua pihak, baik pelaku usaha, masyarakat, maupun instansi vertikal. Terlebih pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan dukungan dari seluruh pihak.
“Sehingga diperlukan langkah konkret dengan memperkuat pemantauan harga bahan pokok secara harian. Kemudian memastikan kelancaran distribusi, serta melakukan intervensi pasar apabila diperlukan,” paparnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta agar OPD melakukan percepatan realisasi program subsidi. Lalu, melakukan optimalisasi cadangan pangan daerah, dan sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat untuk harus ditingkatkan.
“Kepada setiap OPD agar aktif memberikan laporan dan melakukan evaluasi secara berkala. Sehingga setiap potensi lonjakan harga dapat diantisipasi sedini mungkin,” ungkapnya.
Ia berharap dengan adanya koordinasi yang baik antara seluruh stake holder maka angka inflasi daerah dapat tetap terkendali.
“Sehingga perekonomian di Kota Metro dapat tumbuh stabil, dan kesejahteraan masyarakat juga tetap terjaga,” tukasnya.
Diketahui, dalam arahannya Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memantau dan mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing.
Karenanya ia mengingatkan kepada daerah mengenai kenaikan Indeks Perkembangan Konsumen (IPK). Menurutnya, dalam memastikan IPK dinas terkait harus turun langsung ke lapangan. Sehingga dapat memperoleh data yang akurat dan sinkron dengan kondisi aktual.
“Saya minta agar setiap kecamatan memiliki perwakilan dari Bulog, untuk memperkuat pemantauan distribusi pangan. Ini khususnya di pasar dan pedagang kecil,” pesannya.
Ia juga mendorong Kementerian Perdagangan untuk menyusun dan menyajikan data distribusi kebutuhan secara lengkap, baik di tingkat kota maupun kabupaten.
“Karena data ini diperlukan agar pemerintah daerah dan Forkopimda dapat melakukan sidak secara terarah dan berdasarkan informasi yang valid,” bebernya. (Ria Riski A.P)
Discussion about this post