KOTAMETRO, TRANSLAMPUNG.ID – Pemerintah Kota Metro melalui Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPPRD) gencar melakukan pelayanan antar jemput (Pickup Service).
Kegiatan ini dilakukan dalam upaya pemerintah meningkatkan pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Di mana kegiatan Pickup Service dilakukan di lima kecamatan se-Kota Metro dimulai 11 hingga 15 Agustus 2025 mendatang.
Demikian disampaikan Kepala BPPRD Kota Metro Ade Erwinsyah dikonfirmasi awak media pada Selasa 12 Agustus 2025.
Ia mengatakan, pelayanan Pickup Service dilakukan dengan bekerjasama sejumlah instansi terkait. Adapun instansi tersebut diantaranya Samsat, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DPM PTSP dan beberapa dinas terkait.
“Kita menggandeng temen-temen dari Samsat, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, PM PTSP dalam pelayanan Pickup Service ini,” ujarnya.
“Jadi kita menjaring masyarakat yang langsung kita terjun ke lapangan. Jadi langsung ketemu termasuk wajib pajak,” terangnya.
Menurutnya, dengan pelayanan Pickup Service tersebut masyarakat bisa langsung membayar PBB-P2 tanpa harus datang ke Kantor BPPRD.
“Selain itu masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kependudukan maupun pembayaran pembayaran pajak kendaraan,” ungkapnya.
Menurutnya, pelayanan Pickup Service dilakukan secara bergilir di lima kecamatan. Di mana masing-masing sudah dijadwalkan hingga Jumat 15 Agustus mendatang.
Lebih lanjut, ia menjelaskan hingga kini realisasi PBB-P2 telah mencapai 40 persen atau sebesar Rp2 milyar lebih, dari target yang ditetapkan sebesar Rp6 milyar.
“Sampai sekarang target diangka 40 persen. Kita coba naikkan di Bulan Agustus dari total target sebesar Rp6 milyar,” jelasnya.
Diakuinya bahwa belum terealisasinya target PBB-P2 tersebut lantaran ada waktu-waktu tertentu masyarakat membayar pajak.
“Biasanya sehabis panen. Kemudian setelah masuk sekolah. Dengan pelayanan ini diharapkan masyarakat lebih tergerak untuk membayar pajak,” tuturnya.
Karena itu ia berharap dengan pelayanan turun langsung akan lebih memudahkan masyarakat dan lebih memotivasi untuk membayar pajak.
“Karena tidak perlu datang ke kantor, masyarakat cukup kita yang datang ke kantor kecamatan,” tukasnya. (Ria Riski A.P)
Discussion about this post