PANARAGAN (translampung.ID)– Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, sampaikan pandangan umum soroti secara khusus terkait alokasi dana hibah yang mengalami peningkatan signifikan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi. Revin Panggabean, dalam rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I Atas Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 di ruang rapat utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tubaba pada Rabu (10/6/2025)
Pada kesempatan itu, Fraksi Nasdem menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas penyusunan dan penyampaian Raperda secara tepat waktu. Fraksi juga mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Meski demikian, Fraksi Nasdem mengingatkan bahwa opini WTP tidak seharusnya menjadi alasan untuk berpuas diri.
“Sebaliknya, ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya” kata Revin.
Menurutnya fokus utama Fraksi NasDem kali ini adalah pada alokasi belanja hibah yang naik hampir 50 persen dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp.30,09 miliar menjadi Rp.45,03 miliar, dengan realisasi penyerapan sebesar 98,49 persen. Dengan demikian, Fraksi Nasdem menyampaikan dua catatan penting terkait hal tersebut.
“Pertama, belum terlihat secara jelas dampak nyata dari dana hibah terhadap program-program prioritas Bupati dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, Kurangnya transparansi mengenai penerima hibah, jenis kegiatan yang didanai, serta kriteria penentuan kelayakan penerima” Terangnya.
Sebab itu lanjut dia, Fraksi NasDem mendesak agar penyaluran dana hibah ke depan dilakukan secara lebih transparan, terukur, dan akuntabel, sesuai prinsip keterbukaan informasi publik.
“Berdasarkan pengamatan langsung ke masyarakat, Fraksi NasDem menemukan bahwa banyak organisasi kemasyarakatan yang belum memahami prosedur pengajuan hibah. Fraksi mendorong agar Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi menyeluruh agar pengajuan hibah dapat diakses lebih luas” Jelasnya.
Dengan demikian, Fraksi NasDem menegaskan bahwa dana hibah harus diarahkan kepada organisasi yang memberikan kontribusi nyata pada program prioritas Bupati, utamanya di sektor Pendidikan dan pelatihan masyarakat, Peternakan dan pengembangan ekonomi, kerakyatan, Kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat, hingga Pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat.
“Dengan pengelolaan yang tepat, dana hibah bisa menjadi alat strategis untuk mendukung visi-misi Bupati dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Ini menunjukkan komitmen Fraksi Nasdem untuk terus mengawal transparansi anggaran dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat” Imbuhnya. (D)
Discussion about this post