KOTAMETRO, TRANSLAMPUNG.ID – Pemerintah Kota Metro kembali melakukan pendataan sarana prasarana (Sarpras) pendidikan.
Pendataan dilakukan pada sejumlah sarpras sekolah mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP. Langkah tersebut dilakukan pemerintah dalam mendukung terwujudnya kebijakan wajib belajar 13 tahun.
Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana dikonfirmasi awak media usai menghadiri kegiatan HUT Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI) PGRI Ke-75 di Aula Kecamatan Metro Selatan pada Selasa 20 Mei 2025.
Ia mengatakan, bahwa pendataan sarpras sekolah dilakukan pemkot melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Metro.
Langkah tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia (RI).
“Kita diminta mendata seluruh ruang kelas di Kota Metro. Ini sudah kami kerjakan. Setelah rampung akan langsung kami laporkan ke kementerian,” terangnya.
Menurutnya, dokumen perencanaan terkait kebijakan wajib belajar 13 tahun saat ini saat ini juga sedang dikonsultasikan ke Provinsi Lampung.
Pihaknya menargetkan seluruh dokumen perencanaan tersebut dapat selesai bersamaan dengan rampungnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
“Jadi tidak hanya infrastruktur, Pemkot Metro juga tengah menggodok skema peningkatan kesejahteraan pendidik. Ini termasuk melalui evaluasi anggaran pada perubahan APBD Agustus mendatang,” ungkapnya.
Diakuinya bahwa Pemkot Metro berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kendati begitu pihaknya juga tengah melakukan pembahasan terkait dengan efisien anggaran.
“Saya dan Pak Wali sudah berkomitmen soal ini. Tetapi kami masih melakukan audit efisiensi terlebih dulu. Sehingga semua program bisa berjalan optimal,” tukasnya. (Ria Riski A.P)
Discussion about this post