KOTAMETRO, TRANSLAMPUNG.ID – Ratusan tenaga honorer menggelar aksi aksi demo di Kantor Unit Pengelola Irigasi BBWS Mesuji Sekampung, di Jalan Alamsyah Metro Pusat, Kota Metro.
Di mana aksi demo tersebut dilakukan menyusul Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS).
Adapun PHK tersebut dilakukan kepada ratusan pegawai honorer Tenaga Pengamat Operasional dan Pemeliharaan (TPOP) BBWSMS.
Akibatnya sebanyak 171 pegawai honorer TPOP BBW SMS kehilangan pekerjaannya.
Kepada awak media, Perwakilan Pegawai Honorer, Unit Pengelola Irigasi Sekampung Sistem mengatakan, keputusan PHK sepihak perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Ini terutama pada pertanian dan ketahanan pangan.
“Pastinya kami menolak PHK yang dilakukan. Di mana PHK dilakukan melalui Surat Kepala BBWS Mesuji Sekampung. Isinya tentang pembebasan tugas oprasional dan tenaga pendukung kegiatan anggaran 2025,” terangnya pada Jumat 7 Februari 2025.
Menurutnya PHK yang dilakukan akan menimbulkan dampak serius terhadap program swasembada pangan. Ini terutama dalam hal pengelolaan air irigasi untuk pertanian.
Oleh karena itu, pemerintah daerah dan BBWSMS perlu membuka ruang dialog dengan pegawai honorer. Selain itu juga kepada perwakilan petani untuk mencari solusi terbaik.
Tidak hanya itu, lanjutnya, seharusnya BBWSMS Sekampung mendukung program pemerintah pusat dengan program swasembada pangan.
“Keputusan PHK sepihak juga akan berdampak di lapangan. Ini khususnya pembagian air bagi petani,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pegawai honor yang bertugas sebagai Petugas Pintu Air Way Sekampung berjumlah 171 orang. Kemudian 62 orang pegawai bertugas di Way Rarem.
Para pegawai tersebut diketahui telah mengabdikan diri selama puluhan tahun. Namun diberhentikan sepihak tanpa memberikan kompensasi.
“Tentu keputusan sepihak ini merugikan kami. Apalagi ditambah pemutusan kerja ini kami tidak diberikan kompensasi. Bahkan honorer kami di Bulan Januari juga belum dibayarkan,” cetusnya.
Oleh karena Ade mengungkapkan bahwa perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap keputusan tersebut. Yakni dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kontribusi para pegawai selama ini.
“Kami berharap keputusan itu dapat dipertimbangkan. Kemudian dapat memperkerjakan kami kembali,” harapnya.
“Karena dengan di PHK sepihak ini akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi bagi kami dan keluarga,” ujarnya.
Selain itu, tambahnya, pegawai honorer TPOP yang telah mengabdi puluhan tahun, seharusnya juga mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah. Selain itu juga bisa mendapatkan kompensasi yang layak.
“Jika ada alasan anggaran atau efisiensi, pemerintah dapat mencari alternatif lain. Contohnya seperti penyerapan pegawai honorer ke dalam skema lain atau program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka,” ungkapnya.
Oleh karena itu ia berharap pemerintah pusat dapat segera turun memecahkan persoalan tersebut. Karena jika tidak segera ditangani, maka keputusan tersebut dapat menciptakan ketidakstabilan di sektor pertanian.
Kemudian mengurangi kepercayaan petani terhadap pemerintah. Bahkan akan menghambat pembangunan pertanian berkelanjutan.
“Keputusan PHK sepihak ini perlu ditangani dengan hati-hati dan transparan. Apalagi mengingat dampaknya yang luas terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan pegawai honorer, dan stabilitas sosial di wilayah tersebut,” bebernya.
Ia menambahkan, wilayah pertanian di DI Way Sekampung dan DI Way Rarem memiliki luas baku dan fungsi yang signifikan. Sehingga pengelolaan yang tidak optimal dapat berdampak luas pada ribuan hektar lahan pertanian. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap gagalnya program swasembada pangan.
“Program swasembada pangan merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat. Gangguan dalam distribusi air irigasi dapat menghambat produksi padi dan tanaman pangan lainnya. Kondisi ini yang juga dapat mengancam target swasembada pangan di Provinsi Lampung,” tutupnya. (Ria)
Discussion about this post