Blambangan Umpu (translampung.id) – Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya meghadiri dan sekigus membuka Acara Pembekalan Manajemen Pemerintah Kampung Bagi Calon Kepala Kampung Terpilih Hasil Pilkakam Serentak Tahun 2023 di Gedung Pusiban Pemkab Way Kanan, Selasa (04/07/2023).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR-RI, Marwan Cik Hasan, Anggota DPD-RI Bustami Zainuddin, Anggota DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal dan Deni Ribowo, sertaAnggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Saipul, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Inspektorat Daerah Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Badan Narkotika Kabupaten, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum serta Camat se-Kabupaten Way Kanan.
Dalam sambutannya Bupati Adipati menjelaskan, bahwa acara pembekalan bagi Kepala Kampung Terpilih Periode 2023-2029 merupakan kegiatan penting dan rutin bagi Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembinaan melalui kegiatan pembekalan atau peningkatan kapasitas tugas dan fungsi Kepala Kampung dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kampung yang baik. Sehingga dianggap penting, karena jabatan Kepala Kampung yang diemban sebagai amanat dari rakyat yang memiliki peran dan tanggungjawab kepada masyarakat di Kampung.
“Jabatan Kepala Kampung yang Bapak/Ibu emban sebagai amanat dari rakyat yang memiliki peran dan tanggungjawab kepada masyarakat di Kampung, dimana tugas dan fungsi Kepala Kampung adalah sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan memberdayakan masyarakat yang bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat menuju kampung yang maju, mandiri dan sejahtera”, terangnya.
Lebih jauh ditegaskan Bupati, bahwa tugas dan fungsi yang dimaksud harus dilaksanakan dengan baik tanpa adanya pemahaman dan kesadaran serta kolaborasi yang sinergi baik dalam lingkup internal struktur organisasi Pemerintah Kampung yang dipimpin maupun lingkup eksternal yaitu antara Badan Pemusyawaratan Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga lainnya di Kampung. Yang tentunya entitas kelembagaan di Kampung mendasari pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Kampung/Desa dimana entitas kelembagaan yang ada di Kampung memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam menunjang pelaksanaan pembangunan Kampung.
“Saya sampaikan dan ingatkan kembali kepada Bapak/Ibu Kepala Kampung bahwa semua identitas kelembagaan yang ada di Kampung memiliki landasan ketentuan peraturan yang jelas pengaturannya dan Kepala Kampung Wajib mematuhi ketentuan yang ada sesuai kewenangan yang dimiliki. Jangan kewenangan itu disalahgunakan atau melakukan tindakan yang melampaui kewenangan dan tidak prosedural. Karena salah satu indikator tantangan Pemerintahan Kampung yang baik adalah menaati dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan batasan kewenangan yang dimiliki Kepala Kampung tentang apa dan mana yang harus diperbuat dan/atau tidak boleh diperbuat”, ujarnya.
Bupati mengingatkan, bahwa dalam rangka penyelarasan program pembangunan ditingkat Kampung dan Kabupaten, kedepan Kepala Kampung dalam rangka penyusunan RPJM Kampung untuk skala 6 Tahun, wajib mempedomani program perencanaan di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen kebijakan RPJMD Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 utamanya dalam mencapai Visi dan Misi dan Program Unggulan Pemerintah Kabupaten, seperti Tata Kelola Pemerintahan, Infrastruktur, SDM, Revitalisasi Pertanian, Pengembangan Koperasi dan UMKM, Lingkungan Hidup dan program lainnya yang sesuai skala kewenangan yang dimiliki oleh Kampung agar pembangunan daerah dan kampung dapat selaras atau sinkron dan harmonis serta berjalan secara cerat, tepat, dan terukur yang akan bermuara terhadap terwujudnya Kabupaten Way Kanan Unggul dan Sejahtera.
“Jangan mudah menggonta ganti aparatur kampung yang sudah ada, tanpa mengindahkan profesionalitas, integritas dan kapabilitas. Jangan berdasarkan suksa dan tidak suka, serta hanya demi memenuhi janji politik semata”, tegas Bupati. (Yudi)
Discussion about this post