PANARAGAN (translampung.id)– Semakin menguat, sejumlah penyuluh buka suara terkait dugaan anggaran fiktif dan sarat penyimpangan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung.
Pasalnya, beberapa penyuluh KB di sejumlah Kecamatan Tubaba, mengaku tidak pernah menerima bantuan dan tidak mengetahui sama sekali terkait realisasi anggaran dari Dinas PPKB pada tahun 2020 dan 2021.
Seperti misalnya dikatakan satu diantara penyuluh KB Kecamatan Tumijajar, Ngatiyem, bahwa selama ini pihaknya dalam menjalankan tugas sama sekali tidak ada anggaran yang berasal dari Dinas PPKB Tubaba.
“Dalam setiap kegiatan, sepeserpun kami tidak mengetahui tentang anggaran dan tidak pernah juga menerima anggaran atau tambahan penghasilan apapun.” Ujarnya, saat dikonfirmasi translampung.id beberapa waktu lalu.
Pada tahun 2020 lalu, menurutnya tidak ada sama sekali kegiatan ataupun bantuan yang berupa fisik dari DPPKB Tubaba karena dalam kondisi pandemi Covid-19, kegiatan penyuluhan pada tahun itu hanya sosialisasi saja secara virtual, tidak memakan anggaran.
“Tahun 2020 itu hanya ada Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring. Tidak ada anggarannya, hanya zoom saja. Dan tidak ada kegiatan berupa fisik, baik barang dan jasa begitu juga di 2021.” Ungkapnya.
Senada, Wawan Penyuluh KB Kecamatan Tulangbawang Tengah (TBT) saat dikonfirmasi wartawan di kediamannya, pada Selasa (05/4/2022) lalu, mengatakan. bahwa dirinya tidak pernah menerima anggaran dari Dinas PPKB Tubaba sejak dirinya menjadi penyuluh tahun 2018.
“Saya tidak mengerti kalau berkaitan dengan anggaran, sejak saya masuk tahun 2018 tidak pernah mengelola anggaran Balai. Seperti rehab balai juga belum pernah ada sejak saya menjadi penyuluh, begitu juga pengadaan barang.” Jelasnya.
Selain itu, kata dia, tidak pernah ada juga tambahan penghasilan atau insentif yang diberikan oleh Dinas PPKB. Seperti halnya kegiatan penyuluhan KIE kepada masyarakat untuk ikut program KB, baik perorangan atau kelompok-kelompok.
“Selama mengadakan sosialisasi atau kegiatan-kegiatan kami tidak pernah mendapat anggaran, tapi tidak tahu kalau di Dinas, karena kami tidak pernah menerima bahkan seperti insentif tambahan penghasilan dari kegiatan-kegiatan juga tidak ada. Terkait bantuan atau belanja barang dan jasa tidak pernah ada baik 2020 dan 2021.” Katanya.
Dirinya menjelaskan selama ini untuk anggaran Balai hanya untuk honor cleaning service dan listrik, tidak ada pengadaan, rehab, dan lain-lain.
Terkait kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan KB bagi keluarga Pra sejahtera, hanya mengarahkan masyarakat untuk membuat keripik pisang, dan kegiatan usaha lainnya, yang memang anggarannya secara mandiri dari masing-masing masyarakat, tidak ada bantuan anggaran dari Dinas PPKB.
Di tempat terpisah, saat ditemui di kantornya, Kepala Dinas (Kadis) PPKB Nurmansyah enggan berkomentar terkait anggaran kegiatannya. Justru mengklaim bahwa anggaran tersebut sudah direalisasikan dan dilaksanakan dengan sepenuhnya.
“Semua kegiatan tahun 2020 dan 2021 sudah kita laksanakan sepenuhnya dan terealisasi.” Kata Nurmansyah, Senin (11/4/2022) saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya.
Diberitakan sebelumnya, bahwa berdasar penelusuran media, anggaran kegiatan DPPKB Tubaba tahun 2020 diantaranya belanja langsung yang terealisasi sebesar 4 miliar, terdiri dari program KB 3,6 miliar, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 192 juta, dan program Pelayanan Administrasi Perkantoran 207 juta.
Selain itu, program Peningkatan pelayanan dan penyuluhan melalui Balai Penyuluhan KB tahun 2020 menelan anggaran 2,3 miliar. Kegiatan kesatuan gerak PKK KB dan Kesehatan tahun 2020 dengan anggaran 24 juta, dan peningkatan kualitas pelayanan KB bagi keluarga pra sejahtera dan KS 1,19 miliar.
Pada anggaran belanja langsung tahun 2021 Program KB juga mencapai 4 miliar hampir sama dengan tahun 2020. Diantaranya untuk KIE 1,2 miliar yang didalamnya terdapat kegiatan belanja modal gedung dan bangunan 600 juta, program KKBPK melalui Rakorcam, Rakordes, dan Lokakarya 100 juta.
Kemudian, pengendalian program KKBPK 2,4 miliar, dan penguatan peran serta Ormas dan Mitra Kerja 221 juta. (D/r)
Discussion about this post