Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela meminta kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkuat dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, terutama personel, peralatan, akses air, dan sistem penanganan di wilayah rawan.
Menurut Wakil Gubernur Jihan, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Lampung selama ini relatif mampu merespon kebakaran setelah titik api muncul. Namun, upaya pencegahan sebelum kebakaran terjadi masih perlu diperkuat agar potensi kerugian dapat ditekan.
“Sebetulnya kita mempunyai respons fire suppression. Fire suppression-nya itu masih lebih baik daripada fire prevention. Artinya bagaimana kita menangani kebakaran pada saat titik api sudah muncul itu sebetulnya kita sudah bisa menangani dengan respons yang cukup cepat, tetapi bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama,” ucap Wagub Jihan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jihan Nurlela dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung di Ruang Pusdalops Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Rabu (26/8/2026). Rapat tersebut melibatkan BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, balai teknis, serta sejumlah perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
Wagub Jihan mengatakan penguatan kesiapsiagaan menjadi penting karena Lampung sedang menghadapi musim kemarau. Berdasarkan paparan BMKG yang disampaikan dalam rapat, periode Agustus hingga Oktober menjadi masa yang perlu diwaspadai karena kondisi kering berpotensi meningkatkan kemunculan titik panas.
Karena itu, Wagub Jihan meminta BPBD Provinsi Lampung bersama instansi terkait membuat pemetaan yang menggabungkan zona rawan kebakaran dengan posisi personel. Pemetaan tersebut tidak hanya mencakup sumber daya pemerintah, tetapi juga personel dari berbagai instansi dan unsur masyarakat yang dapat dikerahkan ketika terjadi kebakaran.
Pemetaan juga harus mencakup seluruh peralatan penanggulangan karhutla yang tersedia di Lampung. Menurut Wagub, data tersebut harus menunjukkan jenis, jumlah, dan lokasi peralatan sehingga saat kebakaran terjadi, petugas dapat langsung mengerahkan peralatan terdekat tanpa terlebih dahulu mencari ketersediaannya.
Selain personel dan peralatan, akses serta sumber air menjadi perhatian. Wagub Jihan meminta Dinas PSDA, Balai Besar Wilayah Sungai, dan BPBD segera memetakan embung, kanal, serta sumber air lainnya, terutama di zona yang memiliki risiko kebakaran tinggi.
“Mulai dari hari ini untuk setiap zona merah, kita harus ketahui jalur masuk airnya, jalur alternatifnya, kemudian titik kumpulnya, sumber air terdekat, dan kendaraan yang bisa digunakan untuk lokus-lokus tersebut. Jangan ketika api muncul kita bingung cari air di mana,” ujar Wagub.
Langkah tersebut dinilai penting karena sejumlah wilayah rawan memiliki karakteristik geografis yang menyulitkan penanganan. Kawasan gambut, misalnya, memerlukan penanganan khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan meskipun secara visual tidak terlihat terbakar.
Data BPBD Provinsi Lampung menunjukkan terdapat 194 titik panas di Lampung hingga 25 Agustus 2026. Sebanyak 28 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 164 sedang, dan dua rendah, dengan sebaran terkonsentrasi di wilayah utara, timur, dan tengah yang mencakup 11 kabupaten.
Pada 26 Agustus 2026 hingga pukul 08.20 WIB, BPBD mencatat 47 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah dan tiga hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang. Sementara itu, belum terdeteksi hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi pada pembaruan tersebut.
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal Sugiarto mengatakan kondisi kemarau masih berpotensi berlangsung hingga Oktober 2026, terutama di Lampung bagian utara, timur, dan tengah. Per 25 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan mencatat luas lahan terbakar di Lampung mencapai sekitar 4.800 hektar.
Kondisi serupa juga menjadi perhatian di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Kepala Balai TNWK MHD. Zaidi, S.Hut., M.A.P. menyebut dalam beberapa hari terakhir terjadi sejumlah kebakaran di kawasan tersebut.
Pada 21-22 Agustus 2026, kebakaran terjadi di wilayah Desa Braja Harjosari dengan luas area terbakar mencapai 673,4 hektar. Kebakaran berhasil dipadamkan pada 22 Agustus melalui operasi gabungan sekitar 250 personel yang terdiri dari petugas TNWK, TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat peduli api, masyarakat mitra polhut, kelompok tani hutan, dan masyarakat sekitar kawasan.
Kebakaran kembali terjadi pada 23 Agustus di Desa Braja Luhur dengan luas sekitar 123 hektar. Menurut Kepala Balai TNWK, vegetasi yang terbakar umumnya berupa alang-alang. Sementara itu, hutan primer dan sekunder di kawasan tersebut belum terdampak kebakaran.
“Vegetasi kawasan terbakar pada umumnya adalah alang-alang. Jadi alhamdulillah sampai saat ini hutan primer maupun hutan sekunder kita belum ada yang terbakar,” kata Zaidi.
Kebakaran juga terjadi pada 24 Agustus di kawasan Resort Rantau Jaya, Lampung Tengah. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar tiga hingga empat jam dengan luas area terbakar sekitar 6,2 hektar.
Namun, penanganan kebakaran di kawasan TNWK menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber air dan akses menuju lokasi. Zaidi mengatakan sumber air di sejumlah lokasi mulai sulit ditemukan karena sungai dan rawa di dalam kawasan telah mengering.
Selain itu, lokasi kebakaran terbaru tidak dapat dijangkau kendaraan seperti mobil double cabin. Petugas harus menyeberangi sungai dan berjalan kaki menuju titik kebakaran. Kondisi cuaca yang kering disertai angin kencang juga membuat api di vegetasi alang-alang bergerak cepat dan menyulitkan proses pemadaman.
Keterbatasan peralatan turut menjadi persoalan. Zaidi menyebut peralatan yang tersedia belum seluruhnya dalam kondisi optimal, termasuk selang dan mesin pompa. Dari tujuh mesin pompa yang dimiliki, hanya dua yang dalam kondisi baik dan pada saat penanganan kebakaran terbaru hanya satu yang dapat digunakan.
“Kita punya 44 personel polhut untuk luasan 125.000 hektar. Yang kita punya 17 personel Manggala Agni. Nah ini juga dengan peralatan seadanya, dan APD-nya juga kurang memadai,” ujar Zaidi.
Untuk sarana pendukung, TNWK memiliki lima kendaraan roda empat, tujuh sepeda motor, dan tujuh mesin pompa. Namun, dari lima kendaraan roda empat hanya tiga yang dapat dioperasikan untuk penanggulangan kebakaran, sedangkan dari tujuh mesin pompa hanya dua yang dalam kondisi baik.
Zaidi mengatakan kondisi tersebut membuat dukungan lintas instansi menjadi sangat penting. Ia mengapresiasi pembentukan posko bersama serta dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk bantuan water bombing untuk melakukan pembasahan dan pendinginan kawasan.
Selain faktor alam, TNWK juga menemukan sejumlah persoalan sosial yang berpotensi memicu kebakaran. Di antaranya aktivitas masyarakat mengambil rumput di dalam kawasan, perburuan ilegal yang menggunakan pembakaran untuk menarik satwa, serta pembukaan jalur akses dengan cara membakar vegetasi bawah.
Karena itu, TNWK melakukan patroli pencegahan dan deteksi dini bersama TNI dan Polri. Upaya penegakan hukum juga diperkuat, termasuk terhadap aktivitas perburuan ilegal yang dinilai memiliki kaitan dengan kejadian kebakaran di sejumlah lokasi.
Zaidi juga mendorong penguatan edukasi kepada masyarakat serta penyediaan alternatif pakan ternak agar warga tidak perlu mengambil rumput dengan cara membakar kawasan. Sosialisasi juga diperlukan untuk mencegah pembakaran lahan di sekitar kawasan yang berpotensi merembet ke dalam taman nasional.
Untuk memperkuat penanganan, BPBD juga melaporkan dukungan operasi modifikasi cuaca (OMC) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dimulai 25 Agustus hingga 30 Agustus 2026 untuk tahap pertama. Jika mitigasi masih diperlukan, operasi tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Selain OMC, Lampung mendapat bantuan dua helikopter water bombing dari BNPB yang telah siaga di Bandara Radin Inten II. Salah satu helikopter telah melakukan satu kali sortie dengan 17 kali penyiraman di wilayah Karang Anyar, dan selanjutnya diarahkan untuk membantu pendinginan kawasan Taman Nasional Way Kambas.
Wagub Jihan mengapresiasi dukungan pemerintah pusat tersebut, tetapi berharap Lampung dapat memperoleh helikopter water bombing yang ditempatkan secara permanen atau siaga di wilayah Lampung. Menurut Wagub, keberadaan helikopter yang selalu tersedia akan mempercepat respon ketika titik api muncul di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Wagub Jihan juga meminta seluruh unsur bekerja dalam satu sistem komando dengan memanfaatkan Pusdalops BPBD sebagai pusat informasi dan koordinasi. Ia menargetkan hasil rapat menghasilkan pemetaan yang jelas mengenai jumlah personel, peralatan, sumber air, serta SOP sehingga respons terhadap titik api dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
Penguatan pencegahan dan respon tersebut diharapkan tidak hanya menekan luas kebakaran, tetapi juga melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak sosial, ekonomi, kesehatan, serta kerusakan ekosistem.
Dengan personel, peralatan, sumber air, dan sistem koordinasi yang lebih siap, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mencegah titik panas berkembang menjadi karhutla yang lebih luas dan mengganggu kehidupan masyarakat Lampung. (PemprovLampung)
Discussion about this post