DPRD & Pemkab Gelar Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke-16 Kabupaten Pringsewu

PRINGSEWU – Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-16 Kabupaten Pringsewu digelar di gedung DPRD setempat, Rabu (9/4/2025).

Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Suherman mengatakan pemerintahan dan pembangunan ibarat dua sisi mata uang, artinya tujuan utama pemerintahan adalah menyelenggarakan pembangunan.

“Begitu juga pembangunan tidak bisa dilaksanakan tanpa pemerintahan yang kuat, karena pembangunan merupakan proses multi dimensional yang menyentuh dan merangkum semua aspek kehidupan masyarakat,” katanya.

Oleh karena itu, proses pembangunan beserta dinamikanya harus dikawal dengan landasan yuridis operasional dan pendekatan holistik integral dengan visi dan misi yang jelas.

“Sesuai tema ‘Pringsewu Makmur Semangat Jejama Secancanan’, saya mengajak kita semua berkarya bersama, berinovasi dan membangun potensi diri bagi mendukung pembangunan Kabupaten Pringsewu,” ujarnya.

Pihaknya mengharapkan dukungan, koreksi dan pendampingan dari seluruh elemen masyarakat, forkopimda dan seluruh anggota DPRD demi kemajuan Kabupaten Pringsewu.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Ganjar Jationo pada kesempatan tersebut mengucapkan dirgahayu Kabupaten Pringsewu dan selamat kepada seluruh masyarakat Pringsewu.

“Seiring perjalanan waktu, membuktikan bahwa di usia ke-16 tahun ini Kabupaten Pringsewu sudah banyak mengalami perubahan dan kemajuan,” ujarnya.

Dikatakan Gubernur Lampung melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik bahwa Pringsewu merupakan daerah potensial yang telah banyak berkontribusi bagi Provinsi Lampung dan bahkan nasional.

“Saya meyakini Kabupaten Pringsewu akan terus berkembang menjadi daerah yang sejahtera. Karenanya, diperlukan sinergitas dari semua pihak yang ada di Kabupaten Pringsewu,” katanya.

Sementara itu, sejarah singkat Kabupaten Pringsewu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Hermawan, dimana sejarah Pringsewu diawali dengan berdirinya Tiuh Margakaya pada 1738, yang dihuni masyarakat asli Lampung-Pubian di tepi aliran sungai Way Tebu.

“187 tahun berikutnya, tepatnya pada 9 November 1925, berdiri Desa Pringsewu, yang didahului dengan adanya masyarakat dari Pulau Jawa serta sebagian berasal dari para kolonis Desa Bagelen, Gedongtataan, melalui program kolonisasi pemerintah Hindia Belanda, yang membuka areal permukiman baru dengan membabat hutan bambu yang sangat lebat di sekitar Tiuh Margakaya,” tuturnya.

Karena banyaknya pohon bambu di hutan yang dibuka tersebut, desa yang baru dibuka kemudian dinamakan Pringsewu, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya Bambu Seribu atau bermakna wilayah yang banyak pohon bambu. Selanjutnya pada 1936 berdiri Kawedanaan Tataan dengan wedana pertama Ibrahim hingga 1943. Kemudian Kawedanaan Tataan berturut-turut dipimpin Ramelan (1943), Nurdin (1949), Hasyim Asmarantaka (1951), Saleh Adenan (1957), serta R.Arifin Kartaprawira (1959) yang merupakan Wedana Tataan terakhir hingga dihapuskan pada 1964.

“Pada 1964 dibentuk Kecamatan Pringsewu, bagian dari Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai Undang-undang No.14 Tahun 1964. Dalam sejarah perjalanan berikutnya, Kecamatan Pringsewu bersama kecamatan lainnya di Lampung Selatan bagian barat menjadi Pembantu Bupati Lampung Selatan Wilayah Kotaagung,” paparnya.

Selanjutnya menjadi Kabupaten Dati II Tanggamus berdasarkan UU No.2 Tahun 1997, hingga terbentuk Kabupaten Pringsewu, berdasarkan UU No.48 tahun 2008, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, sekaligus pelantikan Pj Bupati Pringsewu pertama Masdulhaq di Sasana Bhakti Praja Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada 3 April 2009.

Rapat paripurna istimewa HUT ke-16 Kabupaten Pringsewu dihadiri Wabup Umi Laila, eksponen P3KP, Sekda Andi Purwanto, Kapolres Pringsewu AKBP M.Yunus Saputra, Dandim 0424 Letkol Inf.Vicky Heru Harsanto, Kajari Raden Wisnu Bagus Wicaksono, Kepala Kementerian Agama Pringsewu, Ketua Pengadilan Negeri Kotaagung, Ketua Pengadilan Agama Pringsewu, Kepala Kantah Pringsewu, Kepala BPS beserta kepala instansi vertikal lainnya, akademisi, tokoh masyarakat, adat dan agama, Ketua TP-PKK Rahayu Riyanto, para camat, jajaran APDESI, beserta berbagai elemen lainnya. (Reza)