KOTAMETRO, TRANSLAMPUNG.ID – Pemerintah Kota Metro menyatakan komitmennya dalam melakukan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur.
Adapun upaya tersebut dilakukan dengan melakukan perbaikan infrastruktur jalan, penanganan banjir, hingga peningkatan fasilitas kesehatan.
Demikian disampaikan Walikota Metro Bambang Iman Santoso saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan yang digelar di Aula Sekretariat Pemerintah Daerah (Setda) Kota Metro pada Selasa 4 Maret 2025.
Dalam kesempatan tersebut ia menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menangani berbagai permasalahan infrastruktur yang perlu direvitalisasi.
“Ini seperti perbaikan jalan rusak di beberapa titik dan erbaikan TPAS (Tempat Pengelolaan Akhir Sampah) di Karangrejo. Kemudian juga pencegahan bencana banjir dan peningkatan fasilitas umum lalu lintas, selain itu juga peningkatan pelayanan kesehatan,” pesannya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Metro, Rafieq Adi Pradana, menyampaikan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kerja tahun ini. Ini terutama terkait efisiensi anggaran.
Menurutnya, pemerintah harus menerapkan kebijakan efisiensi belanja negara. Tujuan mencegah pemborosan dan memastikan alokasi anggaran dilakukan secara tepat.
“Efisiensi bukan sekadar pengurangan anggaran, melainkan menitikberatkan pada pelaksanaan kegiatan prioritas terlebih dahulu,” pesannya.
Oleh karena itu, ia meminta OPD untuk memahami kebijakan ini dengan baik. Kemudian tidak serta-merta mengurangi anggaran tanpa pertimbangan matang.
“Kepada seluruh kepala OPD agar mencari cara kreatif untuk menggunakan dana yang lebih sedikit, tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap OPD harus aktif dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan prinsip belanja yang efisien.
“Ilmu tentang efisiensi anggaran tidak terlalu sulit untuk dipelajari, baik secara formal maupun nonformal. Ke depan, manajemen efisiensi akan menjadi hal yang sangat penting dalam penerapan kebijakan di Kota Metro,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Rafieq juga menegaskan perlunya sinergi antar OPD dalam menjalankan kebijakan tersebut. Terlebih terdapat banyak anggaran yang tidak bisa dikelola oleh satu pihak saja.
“Beberapa kegiatan kemungkinan melibatkan lintas OPD. Sehingga koordinasi yang baik menjadi sangat diperlukan,” ujarnya.
Rafieq menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus sesuai arahan pemerintah pusat. Sehingga kedepan tidak ada permasalahan yang ditimbulkan, karena adanya efisiensi anggaran tersebut.
“Untuk anggaran sosial tidak perlu ada efisiensi. Dinas Sosial saya minta tetap berkoordinasi dengan Sekda dalam menjalankan kegiatan prioritas,” pesannya.
Selanjutnya, untuk pemotongan anggaran Rafieq minta agar lebih difokuskan pada perjalanan dinas sebesar 50 persen. Kemudian acara seremonial, kajian, studi banding, seminar, serta publikasi.
“Kepada OPD agar memperhatikan kegiatan yang bersifat seremonial, agar disesuaikan dengan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden,” tutupnya. (Ria Riski A.P)
Discussion about this post