PANARAGAN (translampung.Id) –Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung. Tahun 2025, Sekretaris Daerah (Sekda) Novriwan Jaya, masih perlu penyelarasan antara kabupaten, provinsi dan pusat.
Hal tersebut dikatakan Sekda saat pembukaan kegiatan forum konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, di ruang rapat utama Bupati Tubaba pada (24/1/2024).
“Pertama RKPD kita masih perlu penyelarasan antara kabupaten, provinsi dan pusat. Karena ada beberapa parameter-parameter yang justru sampai saat ini baik kabupaten kota dan provinsi juga belum dapat arahan dari pemerintah pusat. Bahkan untuk 2025 itu masih asumsi, anggaran belanja juga akan kita atur pada saat kita sudah dapat angka-angka pendapatan” kata Sekda kepada translampung.Id.
Sementara disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) Tubaba, Yudi, mengatakan. Untuk Landasan Hukum Pelaksanaan RKPD berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daera.
“Forum Konsultasi Publik ini dimaksudkan sebagai forum antar pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan di Kabupaten Tubaba Tahun 2025 mendatang” Jelas Yudi.
Lanjut dia, tujuan Forum Konsultasi Publik ini dimaksud dapat memperoleh saran, pendapat, dan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tubaba Tahun 2025. Menyampaikan beberapa data capaian dan hasil evaluasi pembangunan Tahun 2023. (Dirman)
Discussion about this post