Umpu Semenguk (translampung.id) – Bidang Hukum (Bidkum) Polda Lampung mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian di Aula Adhi Pradana, Kamis (08/06/2023).
Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Kasubbidsunluhkum Polda Lampung AKBP Fadzrya Ambar, Wakapolres Way Kanan Kompol Zainul Fachry, Kasikum Polres Way, para Kasatfung Polres Way Kanan, Kapolsek Jajaran, Kasikum Polres Way Kanan Ipda Wahyu dan personel Polres Way Kanan
Kasubbidsunluhkum AKBP Fadzrya Ambar mengatakan, kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu program pembinaan hukum dari Bidkum Polda Lampung ke Polres jajaran khususnya di Polres Way Kanan guna menyampaikan informasi seputaran perkembangan hukum nasional.
“Ini untuk memberikan pemahaman dan pedoman atau agar personel Polres Way Kanan lebih mengerti dan memahami isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009. Sementara Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan Kepolisian adalah pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian perlu ditentukan standar dan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan”, jelasnya.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kompol Zainul Fachry menyampaikan, dalam hal ini Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
“Polri dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian. Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia,” terang Wakapolres. (Yudi)
Discussion about this post