MESUJI – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji, menggelar Hearing dengan perwakilan PLN Kota Bumi, dan kepala cabang PLN Menggala yang membawahi wilayah tugas Kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji. Hasil rapat tersebut menyepakati untuk menghentikan kegiatan Operasi Penanganan Aliran Listrik (OPAL) di desa-desa yang belakangan terakhir gencar di lakukan oleh PLN di wilayah Kabupaten Mesuji.
Hal ini “terpaksa” disepakati untuk meredam kecemburuan sosial antara masyarakat desa-desa transmigrasi dan definitif di Kabupaten Mesuji dengan masyarakat yang mendiami Kawasan Register 45, Sungai Buaya.
“Kami minta kegiatan opal yang dilakukan oleh PLN agar di hentikan sementara, sampai ada solusi kongkrit terkait penanganan jaringan PLN Kawasan Register 45,”pinta Parsuki saat melakukan Hearing di ruang rapat Komisi III DPRD Mesuji, Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji, kamis (06/04/23).
Hal yang sama di sampaikan Iwan Setiawan, dikatakannya penanganan opal PLN Mesuji yang dinilai sepihak dan terkesan tebang pilih ini dapat memicu konflik sosial di tengah masyarakat,”Kami minta hentikan dulu opal di desa, karena dapat memicu konflik sosial di tengah masyarakat nantinya jika diteruskan,”tegas politisi Partai Gerindra itu.
Di tempat yang sama Wakil Ketua DPRD Mesuji yang hadir dalam kesempatan tersebut, Jhon Tanara juga mendesak PLN untuk secara bener menjalankan aturan,”Jangan aturan hanya ditegakkan di desa yang ada di Kabupaten Mesuji, tapi di Register tidak, ini juga tidak benar,”ucap Politisi PKB ini.
Dalam pemaparannya, di hadapan Komisi III DPRD Mesuji Ardian Hasan Nasution Asisten manager PLN Kotabumi, didampingi Irvan Purba Kepala Cabang Menggala membawahi Kabupaten Mesuji berjanji akan menghentikan sementara opal yang di lakukan saat ini. Meski menurutnya, kegiatan opal yang di lakukan sudah di koordinasikan dengan pemerintah daerah.
“Ya kita sepakati, sambil nanti bersama DPRD Mesuji memformulasikan penyelesaian aliran listrik di Kawasan Register 45, termasuk berkoordinasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum(APH),”ujar Irvan.
Ironisnya, meski mengakui jika pihaknya mengetahui terkait banyaknya jaringan listrik dan kWh yang terpasang di kawasan Register 45, namun saat di tanya terkait jaringan PLN yang ada di Kawasan Register 45? Irvan mengaku jika pihaknya tidak mengetahui siapa yang memasukan jaringan ke kawasan tersebut.
“Saat ini kami masih mengumpulkan data dan bukti, siapa yang memasukan jaringan PLN ke kawasan register 45. Dalam waktu dekat kami bersama dengan DPRD akan segera berkoordinasi dengan pihak APH,”Kilahnya.
Hadir dalam kesempatan Hearing tersebut, Nuryadi Hartopo Politik Partai PAN yang memimpin jalannya rapat, Femmi Yusafila Politisi Partai PDIP yang juga anggota komisi III DPRD Mesuji, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Mesuji Anton.(nara)
Discussion about this post