MESUJI – Sejumlah temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Mesuji mulai menguap dan menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji.
Hal itu terkuak kala Pansus Dewan menyorot terkait temuan BPK, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Pansus DPRD Mesuji yang digelar di Gedung Wakil Rakyat di Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji Selasa (19/07).
Seperti disampaikan Anggota Pansus II DPRD Mesuji Muhammad Jodi Saputra dalam laporannya menyebutkan BPK menemukan ada kelebihan bayar perjalanan dinas sebesar Rp 1.921.632.846,00 pada 8 (delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintahan Kabupaten Mesuji di tahun anggaran 2021 lalu.
Temuan tersebut kata dia, meliputi pembayaran ganda atas biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah, pemberian lumpsum biaya transportasi luar daerah dalam provinsi melebihi dari jumlah bukti terlampir pada SPJ, serta pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan beririsan pada waktu yang bersamaan.
“Untuk itu, Pansus II DPRD Mesuji merekomendasikan agar Tim Penyusun Standar Satuan Harga (SSH) kedepannya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertimbangkan kebutuhan tambahan biaya transportasi ke dalam uang harian untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah, menetapkan satuan biaya perjalanan dinas yang diatur sesuai kondisi sebenarnya berdasarkan hasil survey,” papar Jodi sapaan akrab politisi partai Nasdem itu.
Dia melanjutkan, ada juga temuan terkait Pengelolaan Pajak Restoran/Chatering/Jasa Boga, Retribusi Pelayanan Parkir yang tidak sesuai ketentuan.
“Untuk itu kami merekomendasi untuk OPD segera memproses kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp 40.023.986,00 dan menyertorkannya pada kas daerah sesuai rekomendasi BPK,” tandasnya.
Untuk diketahui, dalam kesempatan itu lembaga Eksekutif dan Legislatif Mesuji, melaksanakan empat rangkaian kegiatan paripurna sekaligus. Yakni Paripurna dalam rangka Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mesuji Masa Sidang III Tahun Anggaran 2022.
Penyampaian Rekomendasi Pansus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2021, Penandatangan Persetujuan Bersama Nota Kesepakatan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021 dan Penyampaian KUA dan PPAS Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023.
Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Mesuji, Elfianah Khamami, dan dihadiri langsung Penjabat (Pj) Bupati Mesuji Drs.Sulpakar.MM., serta sejumlah pejabat dilingkup Pemerintahan Kabupaten Mesuji.(nara)
Discussion about this post