TRANSLAMPUNG.COM, PESIBAR
-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) gelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pesisir Barat tahun Anggaran 2019.
Rapat Paripurna yang digelar secara Virtual Meeting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesibar Nazrul Arif dan dihadiri oleh 16 Angota dari Total 25 Anggota DPRD. Kegiatan ini berlangsung di Gedung DPRD Setempat, Senin (04/05/2020)
Sementara, bertempat di Ruang Rapat Batu Gughi, Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Agus Istiqlal menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Pesisir Barat yang telah mengagendakan Rapat Paripurna ini, walaupun rapat kali ini digelar melalui Video Conference ( Vicon) kita berharap hal ini tidak mengurangi Substansi dan Tali Silaturahmi, dikarenakan saat ini berada ditengah kondisi Pandemi Virus Corona (Covid-19).
“Semoga wabah Covid-19 ini dapat segera berlalu dan kita beserta keluarga selalu dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari segala macam wabah,” harap Bupati.
Selanjutnya, Agus Istiqlal menyampaikan bahwa LKPJ ini disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016-2021, RKPD tahun 2019 dan Perubahan RKPD tahun 2019 serta APBD tahun anggaran 2019 dan perubahan APBD tahun anggaran 2019.
Tema Pembangunan Daerah pada tahun 2019 adalah “Memacu pembangunan daerah dan mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan”.
Tema tersebut dijabarkan kedalam 5 prioritas pembangunan, yaitu: Reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Infrastruktur dan konektivitas wilayah terpencil. Pertanian, ketahanan pangan serta perikanan. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. dan Pariwisata, iklim investasi, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
Kemudian, Pada Paripurna ini Bupati Pesisir Barat menyampaikan bahwa Pada tahun 2019 yang lalu, berdasarkan data telah terjadi setidaknya 12 kejadian bencana alam di Kabupaten Pesisir Barat. Bencana yang terjadi diantaranya adalah Gempa Bumi, Gempa Bumi dan Gelombang Pasang, Gempa Bumi Terindikasi Tsunami, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor dan Kebakaran Hutan.
“Dari kejadian bencana tersebut, alhamdulillah secara umum telah ditangani oleh Pemerintah Daerah, baik untuk penanganan kerusakan bangunan maupun penanganan masyarakat terdampak. Pendanaan untuk kegiatan ini diambil dari belanja tidak terduga serta belanja kegiatan pada BPBD dan Dinas SosialSosial, ” Jelas Bupati.
Di penghujung Kegiatan itu, Agus Istiqlal juga memaparkan beberapa permasalahan atau isu strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang perlu dicarikan solusinya. Yaitu sebagai berikut: Permasalahan tata kelola pemerintah dan reformasi birokrasi. Permasalahan pembangunan dan peningkatan infrastruktur. Permasalahan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Permasalahan kesiapan daerah dalam ketahanan pangan. Permasalahan pengembangan potensi unggulan daerah. Permasalahan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam penegakan perda dan perbup. dan Permasalahan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
Dari 8 permasalah Pembangunan Daerah tersebut, Agus Istiqlal optimis secara bertahap dapat diselesaikan atau diatasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan, baik pada tahun anggaran 2020 ataupun pada tahun 2021 yang akan disusun pada tahun ini.
Hadir juga pada Paripurna LKPJ tersebut, Wakil Bupati Pesisir Barat Erlina, Plt Kadis Kominfo Pesibar Miswandi Hasan, Forkopinda Lampung Barat dan Pesisir Barat, Kepala OPD, serta Seluruh Camat se-Kabupaten Pesisir Barat.
Discussion about this post