Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI mengkritik penyesuaian anggaran Pilkada serentak 2020 yang diajukan penyelenggara Pemilu di era normal baru (new normal). Endro Suswantoro Yahman menilai, KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu RI sebagai para penyelenggara Pilkada Serentak Desember 2020 gagal paham tentang arahan Presiden Joko Widodo mengenai new normal.
Menurutnya, gagasan Presiden Joko Widodo tentang new normal yang futuristik itu gagal dipahami secara holistik oleh KPU, Bawaslu dan DKPP RI, dan gagal diterjemahkan ke dalam revisi anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak di masa new normal yang diajukan ke Komisi II DPR RI.
“Penyelenggara pemilu gagal menagkap gagasan dalam pesan pidato Presiden yang futuristik tentang new normal. Penyelenggara harus merubah paradigma berfikir penyelenggaraan pemilu dimasa normal ke kondisi new normal. Karena new normal itu bukan abnormal,” ungkapnya saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, dan Rapat Dengar Pendapat dengan KPU RI, Bawaslu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada Rabu (03/06/2020) siang tadi.
Menurut Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, dari postur anggaran yang diajukan oleh penyelenggara pemilu dalam Raker dan RDP tersebut terlihat bahwa KPU dan Bawaslu sebagai ujung tombak pelaksanaan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat itu miskin trobosan baru dalam menyikapi kondisi masyarakat pada masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.
“Yang diusulkan hanya tambahan anggaran seperti pengadaan barang APD, masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Itu adalah anggaran pilkada dalam keadaan normal tanpa Covid-19 yang ditambah anggaran penanggulan Covid-19. Trobosannya mana?,” ungkapnya saat ditemui seusai rapat.
Karena, lanjutnya, yang kita perlukan adalah anggaran berbasiskan new normal. New normal itu sendiri bukan keadaan yang abnormal.
“Keadaan new normal adalah berkah untuk ke tatanan baru yang lebih efisien waktu dan biaya, dan berbasis teknologi 4.0. Sementara yang diusulkan itu anggaran berbasis abnormal. Pola berpikir yang tercermin dalam postur revisi anggaran ini malah masuk kategori analog 2.0.,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Anggota DPR RI dari Dapil Lampung I ini juga meminta kepada seluruh Anggota Komisi II untuk tidak terburu-buru mengesahkan revisi anggaran yang diajukan penyelenggara Pilkada Serentak 2020.
“Para penyelenggara Pemilu itu memanfaatkan situasi dan model rapat yang dibatasi dengan protokol pencegahan penularan Covid-19 agar revisi anggaran bisa segera disahkan. Sementara kami meminta para penyelenggara Pemilu memiliki trobosan-trobosan penyelenggaran pemilu dalam masa new normal, menggunakan teknologi, efisien dan hemat anggaran,” jelas Endro.
Anggota DPR RI yang juga berprofesi sebagai Dosen Teknik ini juga meminta Menteri Dalam Negeri sebagai pembantu Presiden, dan yang dianggap mampu menerjemahkan ide new normal Presiden Joko Widodo, untuk lebih ketat dalam menilai anggaran yang diajukan dalam Pilkada Serentak ini.
“Dalam rapat tadi saya juga meminta Mendagri sebagai pembantu Presiden dan yang mampu menangkap dan menerjemahkan arahan Presiden tentang new normal agar jangan mau dimanfaatkan penyelenggara Pemilu untuk memperjuangkan anggaran tambahan yang salah secara paradigmatik,” pungkasnya
Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, dan Rapat Dengar Pendapat dengan KPU RI, Bawaslu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada Rabu (03/06/2020) siang tadi menghasilkan tiga butir kesimpulan, yaitu:
- Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI menyepakati bahwa dalam rangka penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak 2020, maka diperlukan adanya penyesuaian kebutuhan barang dan/atau anggaran, serta penetapan jumlah pemilih di TPS maksimal sebanyak 500 pemilih per-TPS yang diatur secara baik.
- Terkait penyesuaian kebutuhan tambahan barang dan/atau anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI setuju dapat dipenuhi juga melalui sumber anggaran dari APBN dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah, serta akan mengagendakan Rapat Kerja Gabungan dengan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.
- Agar terjadi efisiensi dalam penyesuaian kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk melakukan restrukturisasi terhadap anggaran yang dialokasikan untuk setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, dan harus disampaikan kepada Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri RI sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Gabungan.[tim]
Discussion about this post