BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti rapat penilaian kepala daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (1/4/2026).
Rapat tersebut dalam rangka apresiasi kinerja pemerintah daerah pada dimensi penurunan tingkat pengangguran.
Dalam paparannya, Marindo menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki komposisi usia produktif (15–64 tahun) sebesar 69,24 persen dari total penduduk. Kondisi ini menjadi potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif belum optimal, Upah Minimum Provinsi yang masih tergolong rendah, serta struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas yang belum maksimal.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menurunkan tingkat pengangguran melalui pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir, antara lain melalui perluasan kesempatan kerja, sinergi dengan program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta berbagai program lintas sektor lainnya.
Data menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,21 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan, pengangguran masih didominasi oleh lulusan SMA dan SMK, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.
Dari sisi struktur ketenagakerjaan, sektor informal masih mendominasi dengan proporsi sebesar 64,72 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan penciptaan lapangan kerja formal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengarahkan strategi pembangunan ketenagakerjaan melalui berbagai insentif, stimulus, serta kebijakan yang terintegrasi.
Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pelatihan vokasi bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), khususnya bagi masyarakat pada desil 1 dan 2, serta pelatihan kewirausahaan dan manajemen untuk mendorong kemandirian ekonomi. Selain itu, pelatihan standardisasi produk juga diberikan guna meningkatkan daya saing usaha.
Pemerintah juga memperkuat akses informasi pasar kerja melalui aplikasi SiGajah, serta memberikan perhatian kepada kelompok rentan melalui program pemberdayaan dan layanan bagi penyandang disabilitas. Di sisi lain, dilakukan sosialisasi pembatasan pengiriman pekerja migran perempuan non-skill sebagai upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.
Seluruh upaya tersebut turut didukung dengan fasilitasi bantuan permodalan guna mendorong penciptaan lapangan kerja dan usaha baru di masyarakat.
Dalam hal kolaborasi, Marindo menegaskan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak.
Sebagai bagian dari inovasi daerah, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengembangkan program “Desaku Maju” yang berfokus pada pembangunan berbasis desa. Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mengembangkan ekonomi lokal.
Dengan berbagai langkah strategis dan kolaborasi yang terus diperkuat, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis upaya penurunan tingkat pengangguran dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Discussion about this post