BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menerima Apresiasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN atas keberhasilan menyusun dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPIK) berkualitas tahun 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Mirza, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026 di Ballroom Hotel Radisson, Bandarlampung, Selasa (28/4/2026).
Selain itu, Pemprov Lampung juga menerima apresiasi Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung atas atas partisipasi dan dukungan aktif dalam pelaksanaan program Bangga Kencana, khususnya melalui momentum gerakan ayah mengambil rapor sebagai upaya penguatan peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak.
Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bukti komitmen daerah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan keluarga sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan bahwa arah pembangunan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional, yakni Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.
“Bagi Provinsi Lampung, pembangunan SDM merupakan kunci dalam mendorong percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan daya saing wilayah,” ujarnya.
Ia menjelaskan Lampung saat ini berada pada fase penting dalam dinamika demografi, dengan puncak bonus demografi diproyeksikan terjadi pada 2035.
Kondisi ini menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat.
“Tanpa peningkatan kualitas tersebut, bonus demografi justru berpotensi menjadi beban pembangunan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Marindo menekankan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan manusia.
Ia menegaskan bahwa kualitas keluarga sangat menentukan kualitas generasi masa depan.
Untuk itu, Pemprov Lampung memberikan sejumlah arahan strategis, di antaranya memperkuat integrasi program pembangunan keluarga dalam perencanaan daerah, meningkatkan sinergi lintas sektor hingga tingkat kecamatan dan desa, serta memperkuat pengelolaan data keluarga berbasis monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
“Dengan sekitar 2,7 juta keluarga di Provinsi Lampung, ketersediaan data yang akurat menjadi kunci keberhasilan program agar tepat sasaran,” jelasnya.
Sejumlah capaian strategis menjadi dasar penghargaan yang diterima Provinsi Lampung. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,66 persen pada 2025 dari sebelumnya 10,62 persen pada 2024, sehingga untuk pertama kalinya berada pada satu digit.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 73,98 pada tahun 2025 dari sebelumnya 73,13 persen pada tahun 2024 dan masuk kategori tinggi.
Sementara itu, Plt. Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendukbangga/BKKBN Wahyuniati turut menyampaikan apresiasi atas capaian Provinsi Lampung dalam mendukung agenda pembangunan kependudukan nasional.
Ia menilai berbagai progres yang ditunjukkan Lampung, mulai dari penguatan pendataan keluarga hingga pelaksanaan program di tingkat desa, merupakan modal penting dalam memastikan intervensi pembangunan berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata.
“Capaian yang ditunjukkan Provinsi Lampung ini tentu perlu terus diperkuat, terutama dalam memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi keluarga,” ujarnya.
Wahyuniati juga menegaskan bahwa Indonesia saat ini tengah berada dalam momentum bonus demografi sejak 2020 hingga diperkirakan berakhir pada 2040, dengan potensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen apabila dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas SDM.
Dalam mendukung hal tersebut, ia menegaskan bahwa Kemendukbangga/BKKBN terus melakukan transformasi melalui tiga peran utama, yakni sebagai penggerak kebijakan, pengintegrasi program lintas sektor, serta penyedia data berbasis keluarga. Pendekatan pembangunan berbasis keluarga dinilai menjadi kunci dalam memastikan setiap intervensi tepat sasaran.
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Lampung Soetriningsih menambahkan bahwa keberhasilan program tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah, mitra kerja, hingga masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa PJPK menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh intervensi pembangunan kependudukan berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan.
“Melalui Rakorda ini, kami berharap terbangun komitmen bersama untuk terus memperkuat pembangunan keluarga sebagai fondasi kemajuan Lampung,” ujarnya.
Discussion about this post