BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, struktur ekonomi, dan pembangunan infrastruktur terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Bandarlampung tahun 2027.
Hal itu disampaikan Wagub Jihan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2027 di Gedung Semergou, Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Senin (16/3/2026).
Jihan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan komitmen dalam merancang pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Mari kita satukan komitmen bersama untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan,” ujar Jihan.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama pembangunan. Pemerintah perlu memastikan akses dan mutu pendidikan semakin baik, pelayanan kesehatan semakin merata, serta kompetensi tenaga kerja semakin relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Menurutnya, hal tersebut sangat penting bagi Kota Bandar Lampung yang memiliki peran strategis sebagai pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa di Provinsi Lampung.
“Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan di Lampung, Bandar Lampung memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi penggerak ekonomi regional,” katanya.
Selain penguatan SDM, lanjut Jihan, pembangunan juga diarahkan pada penguatan struktur perekonomian. Sektor perdagangan dan jasa didorong menjadi penggerak utama ekonomi perkotaan, yang didukung pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan Lampung.
Penguatan ekonomi juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas UMKM dan ekonomi kreatif, pengembangan sektor pariwisata, serta penguatan jasa pelayanan.
“Strategi ini dilakukan melalui peningkatan konektivitas dan sistem logistik, penguatan hilirisasi produk lokal, digitalisasi ekonomi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Di bidang infrastruktur, Jihan menekankan pentingnya percepatan pembangunan jalan, konektivitas kawasan perkotaan, serta infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.
Ia menyebut pembangunan infrastruktur yang terintegrasi akan memperkuat peran Bandar Lampung sebagai pusat kegiatan ekonomi, transportasi, serta distribusi barang dan jasa di wilayah Lampung.
“Dengan penguatan SDM, hilirisasi produk lokal, serta dukungan infrastruktur yang memadai, saya yakin Kota Bandar Lampung akan semakin membuktikan dirinya sebagai pusat pertumbuhan yang maju dan sejahtera,” ujarnya.
Untuk mendukung pembangunan tersebut, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran Rp4,19 miliar untuk penanganan empat ruas jalan lingkungan di Kota Bandar Lampung. Selain itu, sebesar Rp60,62 miliar dialokasikan untuk penanganan lima ruas jalan provinsi di wilayah Kota Bandar Lampung.
“Kita berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat menurunkan biaya operasional kendaraan, menekan biaya distribusi barang, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan produktivitas dan akses ekonomi masyarakat,” katanya.
Jihan turut menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi tantangan di Bandar Lampung. Menurutnya, penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir.
“Penanganan banjir tidak cukup hanya melalui pembangunan drainase, tetapi juga melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur yang tepat, serta pengelolaan sumber daya air secara terpadu,” kata Jihan.
Menurutnya, pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan sistem pengelolaan air perkotaan terpadu berbasis solusi alam (nature-based solutions) untuk meningkatkan daya serap air dan normalisasi sungai.
“Saya yakin semua ini sedang dilakukan jajaran Pemkot Bandar Lampung,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Jihan juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mempercepat pembangunan daerah.
Ia menyebut keberhasilan pembangunan Kota Bandar Lampung akan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan Provinsi Lampung secara keseluruhan.
Jihan menjelaskan Bandar Lampung dengan lebih dari 1,2 juta penduduk dan aktivitas ekonomi yang menghasilkan PDRB hampir Rp86 triliun rupiah, mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31%.
“Menyumbang sekitar 16,28% terhadap PDRB ADHB Provinsi yang sebesar Rp528,3 triliun pada tahun 2025,” katanya.
Selanjutnya, struktur ekonomi Bandar Lampung didominasi sektor industri pengolahan sebesar 19,85 persen, transportasi dan pergudangan 18,42 persen, serta perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,64 persen.
“Kota Bandar Lampung juga saat ini memiliki Indeks Pembangunan Manusia sebesar 81,26. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Bandar Lampung relative baik dan menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Jihan menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, termasuk visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Pada tahun 2027, Pemerintah Provinsi Lampung memfokuskan pembangunan pada sejumlah prioritas strategis, di antaranya penguatan ekonomi inklusif, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas dan daya saing SDM, penurunan prevalensi stunting, peningkatan ketahanan bencana serta transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
“Mari kita buktikan bahwa perencanaan pembangunan yang kita susun hari ini menjadi pijakan kokoh untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Bandar Lampung dan Provinsi Lampung,” pungkasnya.
Discussion about this post