MESUJI – Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Mesuji bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Mesuji melaksanakan koordinasi pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Lintas Sektor (Lintor) Nelayan Tangkap Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan dilaksanakan di ruang kerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mesuji.
Koordinasi ini dilaksanakan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian ATR/BPN Kabupaten Mesuji, Endi Purnomo, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mesuji, Dahuri Santoni, sebagai bentuk penguatan sinergi lintas sektor dalam rangka percepatan pemberian kepastian hukum hak atas tanah bagi nelayan tangkap.
Pada Tahun Anggaran 2026, Kantor ATR/BPN Kabupaten Mesuji memperoleh alokasi anggaran dari APBN untuk pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Lintas Sektor Nelayan Tangkap sebanyak 100 (seratus) bidang tanah.
Dalam teknis pelaksanaannya, program ini dilaksanakan melalui kerja sama, sinergi, dan kolaborasi antara Kantor ATR/BPN Kabupaten Mesuji dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mesuji, khususnya dalam penentuan subjek dan objek pensertipikatan, yang juga melibatkan peran aktif Kepala Desa dan perangkat desa setempat.
Agar pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Lintor Nelayan Tangkap dapat berjalan lancar, sukses, dan tepat sasaran, sangat diperlukan kesamaan persepsi, keterpaduan data, kejelasan kriteria penerima manfaat, serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.
Kepala Kantor Kementerian ATR/BPN Kabupaten Mesuji, Endi Purnomo, menyampaikan bahwa maksud dan tujuan Program Pensertipikatan Tanah Lintor Nelayan Tangkap adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah bagi nelayan tangkap, meningkatkan akses nelayan terhadap permodalan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
“Melalui sertipikat hak atas tanah, nelayan memperoleh kepastian hukum yang kuat, sehingga dapat mengurangi potensi konflik pertanahan dan meningkatkan nilai ekonomi aset yang dimiliki,” ujarnya.
Sementara itu, Dahuri Santoni menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas pengalokasian anggaran Program Pensertipikatan Tanah Lintor Nelayan Tangkap di Kabupaten Mesuji.
Menurutnya, program ini sangat dibutuhkan dan sangat membantu para nelayan tangkap, khususnya dalam memperkuat legalitas penguasaan tanah yang selama ini masih banyak belum terdaftar.
“Dengan adanya sertipikat tanah, nelayan akan lebih tenang dalam berusaha dan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dahuri Santoni berharap kerja sama, sinergi, dan kolaborasi lintas sektor ini dapat terus ditingkatkan sebagai bentuk implementasi nyata Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pesisir.
Menurutnya, keterpaduan antara sektor pertanahan dan sektor perikanan merupakan bagian penting dari agenda Reforma Agraria, di mana penataan aset melalui pensertipikatan tanah harus diiringi dengan penataan akses yang berpihak kepada masyarakat nelayan.
Dengan demikian, Program Pensertipikatan Tanah Lintor Nelayan Tangkap diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum hak atas tanah, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kapasitas usaha, akses pembiayaan, serta kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan di Kabupaten Mesuji.
Pada kesempatan yang sama, Endi Purnomo menegaskan bahwa keberhasilan Program Pensertipikatan Tanah Lintor Nelayan Tangkap merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria yang berkeadilan dan berorientasi pada rakyat, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Asta Cita Pemerintah.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, peran aktif pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat nelayan sebagai subjek utama Reforma Agraria.
Oleh karena itu, Endi Purnomo mengharapkan seluruh pihak dapat menjaga komitmen bersama, integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
“Sehingga pensertipikatan tanah tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pemberdayaan nelayan, pencegahan konflik pertanahan, serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir,”tandasnya. (Nara)
Discussion about this post