MESUJI – Dalam upaya memperkuat kolaborasi dan sinergi lintas sektor, Kepala Kantor (Kakan) ATR/BPN Kabupaten Mesuji, Endi Purnomo, bersama jajaran Pejabat Pengawas Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji, melaksanakan kegiatan silaturahmi dan koordinasi sekaligus perkenalan dengan Kapolres Mesuji yang baru, Dr. Muhammad Firdaus, S.I.K., M.H.
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Kapolres Mesuji, di Mako Polres Mesuji yang berlokasi di Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Selasa (05/08/2025). Rombongan Kakan ATR/BPN bersama rombongan disambut langsung oleh Kapolres.
Turut mendampingi Endi, para pejabat pengawas Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji, yaitu, Taufik, S.H., Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Destian Rifaldi, S.H., M.Kn., Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Junardi, S.H., Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Basrony Ahdy, S.ST., M.H., Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Rio Ambito, S.E., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara Kantor Pertanahan dan Kepolisian dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program-program strategis pertanahan, menjaga stabilitas keamanan terkait permasalahan agraria, serta mempercepat penyelesaian berbagai sengketa dan konflik tanah di wilayah Kabupaten Mesuji.
Dalam kesempatan tersebut, Endi Purnomo menyampaikan apresiasi dan harapan agar terjalin kerja sama yang semakin solid antara kedua institusi.
“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Kapolres yang baru dan berharap silaturahmi ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, khususnya dalam menyukseskan agenda reforma agraria dan penanganan kasus-kasus pertanahan di Kabupaten Mesuji secara cepat, tepat, dan akuntabel,” ujar Endi.
Endi juga menambahkan bahwa berbagai persoalan pertanahan di Kabupaten Mesuji memerlukan penanganan lintas sektor dan dukungan penuh aparat penegak hukum. Salah satu bentuk konflik yang menonjol adalah konflik antara kelompok masyarakat dengan badan hukum pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan perkebunan yang selama ini menjadi sumber ketegangan sosial dan rawan memicu eskalasi.
Selain itu, terdapat konflik yang telah menjadi perhatian nasional, yaitu konflik penguasaan kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya. Kawasan ini telah diokupasi dan dikuasai oleh sejumlah kelompok masyarakat sejak beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, wilayah Register 45 tersebut juga diklaim sebagai Tanah Ulayat oleh Masyarakat Hukum Adat Megow Pak Tulang Bawang, yang menambah kompleksitas dalam upaya penyelesaiannya.
“Dengan sinergi antara ATR/BPN dan Polres Mesuji, kami berharap upaya penanganan konflik dapat dilakukan secara lebih terukur, mengedepankan keadilan, kepastian hukum, serta tetap menghormati hak-hak masyarakat dan kearifan lokal,” pungkas Endi.
Kapolres Mesuji, Dr. Muhammad Firdaus, S.I.K., M.H., dalam sambutannya menegaskan kesiapan Polres Mesuji untuk terus bersinergi dengan Kantor Pertanahan, terutama dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dalam bidang pertanahan.
“Kami sangat terbuka dan siap bekerja sama dalam rangka menciptakan situasi kondusif serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat,” tegas Kapolres.
Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan tata kelola pertanahan yang profesional, transparan, dan berkeadilan di Kabupaten Mesuji. (Nara)
Discussion about this post