PANARAGAN (translampung.id)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat I atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023.
Rapat tersebut dilaksanakan di Aula Rapat Gedung DPRD setempat, Rabu (19/10/2022) pukul 11.00 Wib. Yang dihadiri langsung oleh 22 Anggota DPRD Tubaba termasuk Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris Daerah mewakili Pj.Bupati, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, Camat, dan tamu undangan lainnya.
“Secara garis besar, Rancangan Perda APBD Kabupaten Tubaba Tahun Anggaran 2023 yakni, untuk Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.856.672.642.545, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp.45.757.674.890, dan Pendapatan Transfer, sebesar Rp.810.914.967.655.” Kata Pj.Bupati melalui Sekretaris Daerah Tubaba, Novriwan Jaya.

Kemudian, adapun untuk Belanja, jumlah Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp.830.141.837.530, yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.591.441.837.877, Belanja Modal sebesar Rp.100.523.089.000, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.2.590.000.000, dan Belanja Transfer sebesar Rp.135.586.910.653.
“Sementara Pembiayaan, target Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp.24.434.886.000, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.50.965.691.015.” Jelasnya.
Dalam Rapat tersebut, jajaran Pemerintah Eksekutif dan Legislatif juga sepakat terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2023, yaitu antara lain Raperda yang diajukan oleh Eksekutif sebanyak 10 Raperda dan dari Legislatif sebanyak 3 Raperda.

Dikatakan Ketua DPRD Tubaba, Ponco Nugroho, saat diwawancara media. Bahwa berkaitan dengan APBD 2023, pihaknya dari Legislatif menekankan pada peningkatan PAD, dan hal itu sudah dibahas bersama dengan Badan Anggaran. Artinya, seluruh OPD yang memiliki peranan dalam hal PAD, diminta agar memaksimalkan segala potensi yang ada.
“Kita targetkan PAD tahun 2023 dapat naik 25 persen dari PAD tahun ini. Selain itu, kita juga meminta agar seluruh OPD dapat mengefisiensi anggarannya dan benar-benar memiliki skala prioritas, agar program-program pembangunan di Kabupaten Tubaba dapat berjalan optimal dan menghindari defisit anggaran.” Tuturnya.
Adapun untuk Propemperda, pihaknya menargetkan agar ke 13 Raperda yang dirancang itu dapat selesai pada tahun ini.

“Tadi untuk Propemperda kita sudah sepakat, dan melalui Propemperda ini, diharapkan pembentukan peraturan daerah dapat terlaksana secara tertib, teratur, tersistematis, tidak tumpang tindih, dan memperhatikan skala prioritas, serta mengacu pada ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar kedepannya dapat lebih baik lagi.” Imbuhnya. (D/r)


















Discussion about this post